Setahun Prabowo–Gibran, Utang UMKM Dihapus hingga Swasembada Pangan
JAKARTA – Satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka menunjukkan keberpihakan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Prabowo–Gibran dinilai berani mengubah wajah ekonomi Indonesia.
"Pak Prabowo mengawali perubahannya dengan menghapus piutang macet UMKM. Dua minggu setelah dilantik, terbit PP 47/2024 untuk membantu pengusaha UMKM," ujar Ketua Umum BPP HIPMI, Akbar Himawan Buchari, Senin (20/10/2025).
Selama setahun ini, Presiden juga membuktikan fondasi baru pembangunan yang berorientasi pada hasil. Tiga prioritas utama adalah swasembada pangan, swasembada energi, dan penguatan sumber daya manusia (SDM).
Akbar menganggap jalan menuju swasembada pangan semakin terbuka lebar. Data Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa produksi padi pada periode Januari–November 2025 mencapai 33,19 juta ton, naik 12,62 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yaitu 29,47 juta ton.
"Program ketahanan pangan perlahan mulai berbuah manis. Tercermin dari volume produksi padi yang menjadi tertinggi dalam tujuh tahun terakhir," ulasnya.
Begitu pula dengan ketahanan energi. Strategi menuju swasembada energi ditempuh melalui peningkatan produksi hulu, revitalisasi kilang, dan percepatan pengembangan bioenergi. Kebijakan mandatori biodiesel dinilai mampu memperkuat ketahanan energi sekaligus menyerap tenaga kerja.
Penguatan sumber daya manusia (SDM) juga tak luput dari perhatian Presiden dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
"Program MBG bukan hanya meningkatkan gizi anak-anak bangsa, tetapi juga menggerakkan UMKM lokal," kata Akbar.
Menariknya, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi motor utama kinerja investasi di Indonesia. Realisasi PMDN pada triwulan II 2025 sebesar Rp275,5 triliun atau 56,90 persen dari total investasi yang terealisasi, yakni Rp484,2 triliun—menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah.
Pasalnya, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) pada periode yang sama hanya mencapai Rp208,7 triliun. Menurut Akbar, pertumbuhan PMDN yang lebih besar daripada PMA menjadi sinyal kemandirian ekonomi nasional.
"Data ini menunjukkan pengusaha lokal makin percaya diri berinvestasi. Kebijakan fiskal pemerintah mulai bekerja karena modal pengusaha lokal semakin produktif," ungkap Akbar.
Sebagai simbol dari angkatan muda, Akbar juga menyambut baik keberhasilan Prabowo menurunkan tingkat kemiskinan ke level 8,47 persen pada Maret 2025. Capaian ini menjadi yang terendah sepanjang sejarah.
Meski begitu, Akbar mengakui bahwa tingkat kemiskinan di kota naik dari 6,66 persen menjadi 6,73 persen. Namun, penurunan kemiskinan di desa jauh lebih besar, yakni dari 11,34 persen menjadi 11,03 persen.
Capaian mentereng ini juga sejalan dengan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, TPT pada Februari 2025 berada di angka 4,76 persen.
"Ini angka terendah selama 30 tahun terakhir. Per Februari, angkatan kerja kita tembus 153,05 juta orang, dan yang aktif bekerja mencapai 145,77 juta orang. Ini sangat brilian," puji Akbar.
(Feby Novalius)
