JAKARTA - Pemerintah diminta segera turun tangan melakukan pemeriksaan dan pemantauan langsung kondisi layanan bongkar muat barang di berbagai pelabuhan di Indonesia yang kian memburuk. Akibat produktivitas bongkar muat yang menurun dan pendangkalan yang terjadi di beberapa jalur pelabuhan, pemilik kapal dan pengguna jasa pelabuhan mengeluh lantaran biaya operasional mereka terus melonjak.
“Sudah sering dan banyak keluhan dari pelaku usaha hampir di seluruh pelabuhan, khususnya pelabuhan domestik. Keluhan itu terutama masalah keterbatasan jumlah maupun kemampuan kinerja alat bongkar muat pelabuhan yang membuat antrean memanjang,” kata Sekjen Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Trismawan Sanjaya di Jakarta, Jumat (6/2/2026).
Sanjaya menambahkan, berdasarkan informasi dari anggota ALFI di beberapa daerah, khususnya dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, pengiriman barang mereka saat ini sering mengalami keterlambatan, baik saat berangkat maupun sampai ke tujuan akhir. Hal ini disebabkan antara lain oleh jadwal sandar kapal yang molor dan produktivitas alat bongkar muat di pelabuhan yang rendah, sehingga jadwal pengiriman barang terganggu.
“Saat ini kegiatan logistik melalui pelabuhan laut terus meningkat, terutama untuk jalur perdagangan domestik. Karena itu pemerintah semestinya memprioritaskan peningkatan layanan pelabuhan-pelabuhan domestik ini, sehingga proses pengiriman barang menjadi efisien dan konsumen juga tidak terpapar biaya yang kian mahal,” tambahnya.
Selain merugikan pemilik kapal dan pelaku usaha pengiriman barang, buruknya layanan pelabuhan juga menjadi beban perusahaan logistik. Menurut Sanjaya adanya keterlambatan pengiriman barang membuat okupansi kegiatan usaha dan utilisasi truk logistik juga terjun bebas. Dampaknya, omzet menurun sementara beban biaya cenderung terus naik.
“Pelaku logistik banyak terbebani ketidakpastian peraturan, tumpang tindih aturan serta keterlibatan banyak instansi yang terlibat sehingga menghambat kecepatan dan keberlangsungan kinerja pelaku usaha logistik nasional. Biaya mahal di pelabuhan ini merugikan semua pihak,” tutup Sanjaya.
Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Jawa Timur Sebastian Wibisono mengatakan waktu tunggu kapal di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya meningkat tajam. Proses sandar dan bongkar muat berlangsung lebih lama dibanding periode normal.
Keterlambatan terjadi akibat keterbatasan alat bongkar muat. Sejumlah crane dinilai sudah tua. Kondisi ini terlihat di Terminal Peti Kemas Nilam dan Terminal Peti Kemas Mirah di Pelabuhan Tanjung Perak. Kapasitas ideal Container Processing Area berkisar 30 hingga 40 kontainer per jam. Realisasi di lapangan saat ini hanya sekitar 10 kontainer per jam. Produktivitas dinilai turun signifikan.
Bukan hanya di Surabaya. Di Pelabuhan Belawan Medan, Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Sumatera Utara Surianto Butong mengatakan kapal sulit bersandar karena ada pendangkalan alur Pelabuhan. Akibatnya, kapal yang bersandar hanya kapal yang ukuran lebih kecil, yakni yang hanya bisa memuat 200-300 TEUS. Biasanya kapal yang bersandar yang bermuatan 400 – 500 TEUS bahkan sampai 1000 TEUS.
Dari Pelabuhan Merauke Papua Selatan, Ketua DPC ALFI Merauke Abi Bakri Alhamid mengatakan kapal-kapal molor bersandar hingga 3-4 hari dari jadwal. Hal ini karena keterbatasan depo peti kemas di pelabuhan. Barang turun dari kapal masih harus menunggu pembongkaran di depo. Aktivitas bongkar muat di pelabuhan masih dilakukan dengan sistem lama, seperti stripping di dalam pelabuhan.
Bahkan menurut informasi di Lokasi, waktu tunggu kapal sandar bisa 7-10 hari, setelah sandar pun yang biasanya 2 hari selesai, saat ini menjadi 3-5 harian, jadi kapal tiba sampai berangkat lagi 10-15 hari.
Indonesian National Shipowners' Association (INSA) menilai untuk dapat memberikan pelayanan optimal, pelabuhan di Indonesia perlu meningkatkan kesiapan yang berkelanjutan dari segi infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM).
“Saya melihat di media memang ada informasi terkait layanan pelabuhan ini, tetapi saya kira ini dinamika yang terjadi karena memang cuaca ekstrim dan terjadi di terminal curah. Untuk itu, saya kira, perlu kesiapan berkelanjutan baik infrastruktur maupun SDM untuk memberikan layanan yang optimal bagi pengguna jasa,” kata Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Carmelita Hartoto.
Menurut Carmelita, kalaupun ada kendala pada sarana bongkar muat, tentunya tidak bisa digeneralisir dan tidak pada semua sarana. “Dan kami percaya semua pihak yang bertangggung jawab selalu berusaha mengatasinya. Di sisi lain, percepatan pelayanan, juga sangat dipengaruhi kesiapan infrastruktur layanan pelabuhan maupun SDM. Ya kita harap ini terus bisa ditingkatkan,” tutup Carmelita.
Terkait hal tersebut, Pelindo pun memberikan penjelasan. Corporate Secretary Pelindo Terminal Petikemas Widyaswendra mengatakan pelayanan bongkar muat peti kemas di TPK Lamong, TPS Surabaya, TPK Nilam dan TPK Berlian berjalan sesuai dengan perencanaan. Tidak ada keterlambatan pelayanan yang berakibat cukup signifikan dan berpengaruh pada jadwal sandar kapal.
“Kami pastikan tidak ada kapal antre hingga 6 hari lamanya untuk menunggu pelayanan di terminal peti kemas yang ada di Pelabuhan Tanjung Perak,” tegas Widyaswendra.
Setiap kapal yang akan melakukan kegiatan di terminal peti kemas telah memiliki jadwal kedatangan yang terencana atau berthing window system. Selain itu, pelayanan terhadap kapal diberikan berdasarkan kebijakan operasional terminal dengan mempertimbangkan kesiapan fasilitas, keselamatan, kondisi lapangan, serta kelancaran arus kapal secara keseluruhan.
Widyaswendra mengaku perseroan terus melakukan perbaikan berkelanjutan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para pengguna jasa. Pihaknya mencontohkan pada tahun 2026 ini akan ada 4 unit alat baru jenis QCC dan 14 unit rubber tyred gantry (RTG) yang akan tiba di TPS Surabaya. Demikian halnya dengan TPK Berlian yang akan dilengkapi dengan 2 unit QCC yang diperkirakan tiba pada pertengahan tahun 2026.
“Kami akui dalam hal pelayanan kami terus berbenah, perbaikan kami lakukan di seluruh wilayah kerja mulai dari Belawan hingga Merauke,” lanjutnya.
(Dani Jumadil Akhir)