Perdebatan Genteng vs Seng, Hunian Tetap Korban Bencana Sumatera Tak Cukup Rp60 Juta
JAKARTA – Pembangunan hunian tetap bagi korban bencana di Sumatera masih memunculkan perdebatan terkait jenis material atap yang akan digunakan, antara genteng atau seng. Perdebatan ini muncul karena adanya program Gentengisasi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk penggunaan genteng sebagai atap rumah.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, menyoroti perbedaan anggaran. Rumah yang dibangun BNPB bernilai sekitar Rp60 juta per unit, lebih rendah dibanding proyek kementerian, sehingga dinilai masih kurang untuk pengaplikasian genteng bagi rumah korban bencana.
"Hunian yang dibangun oleh BNPB itu nilainya Rp60 juta. Apalagi Rp60 juta sangat mepet, belum lagi sekarang ada program gentengisasi dari Bapak Presiden," ujarnya dalam Rapat Satgas Pemulihan Pasca Bencana Sumatera di Kompleks DPR RI, Rabu (18/2/2026).
Suharyanto mengusulkan kepada Kepala Satgas untuk memberikan tambahan anggaran jika ingin memilih genteng ketimbang seng sebagai atap rumah korban terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sebab, pemasangan genteng memerlukan penguatan struktur kayu atap.
"Jadi kami dalam saran ke Kasatgas tadi, kalau seandainya pun kami akan bangun dengan genteng, kami minta tambahan lagi karena untuk memasang genteng itu perlu penguatan kayunya. Sementara rumah yang kami bangun masih menggunakan seng," lanjutnya.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Maruarar Sirait, mengatakan pihaknya telah melakukan survei di sejumlah daerah seperti Jatiwangi, Majalengka, Purwakarta, dan Bekasi untuk mengkaji penggunaan genteng. Tujuan program ini, kata dia, bukan hanya mengurangi panas di dalam rumah, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri dan UMKM dalam negeri.
"Tapi nanti arahan Pak Dasco (Wakil Ketua DPR RI), mana yang mau digunakan (genteng atau seng). Kalau boleh, kita akan kaji dulu, karena ini akan sangat membantu industri dan UMKM dalam negeri," kata Maruarar Sirait.
Ia menegaskan opsi impor sebenarnya lebih mudah, namun pemerintah ingin memprioritaskan produk lokal. Kementeriannya meminta waktu satu minggu untuk menyusun kajian lengkap sebelum memutuskan jenis genteng yang akan digunakan secara nasional.
"Kalau mau simpel sih bisa saja kita impor, tapi menurut saya kita jangan melakukan itu. Kita gunakan untuk menggerakkan industri dalam negeri soal genteng," kata Maruarar.
"Kami minta waktu seminggu dengan kajian yang lengkap untuk kami laporkan kepada pak ketua, dan dengan BNPB bisa sama-sama hingga nanti kita koordinasi genteng mana yang mau digunakan," sambungnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan keputusan pemilihan material atap harus didasarkan pada simulasi teknis dan produksi dalam negeri. Ia meminta kajian komprehensif agar pemerintah dapat menentukan bahan terbaik sebelum proyek berjalan masif.
"Jadi memang diskusi terbaru soal mengganti genteng itu memang ada beberapa bahan, saya pikir bisa diproduksi dalam negeri. Silakan mungkin dibuat kajian dan simulasinya, kemudian didiskusikan sehingga bisa diputuskan pada waktunya, untuk kemudian memakai yang mana," pungkas Dasco.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
