JAKARTA — Pemerintah mengeluarkan delapan strategi untuk menghemat energi di tengah tekanan pasokan minyak akibat konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari transformasi budaya kerja sekaligus gerakan hemat energi yang mulai diterapkan pada awal April 2026.
Pemerintah tidak hanya menyasar aparatur negara, tetapi juga sektor swasta dan masyarakat luas. Langkah ini bertujuan meningkatkan efisiensi anggaran serta mendorong perubahan gaya hidup yang lebih berkelanjutan.
Pertama, dalam skema baru ini, aparatur sipil negara (ASN) akan mulai menjalani pola kerja fleksibel dengan bekerja dari rumah (WFH) satu hari dalam seminggu, tepatnya setiap Jumat. Kebijakan ini berlaku bagi ASN pusat maupun daerah.
"Ini akan diatur melalui Surat Edaran dari Menpan RB dan SE dari Mendagri," tegas Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Kedua, pemerintah membatasi penggunaan kendaraan dinas hingga maksimal 50 persen dan mendorong peralihan ke transportasi umum serta kendaraan listrik.
Tak hanya itu, perjalanan dinas ikut dipangkas signifikan hingga 50 persen untuk perjalanan dalam negeri dan 70 persen untuk luar negeri. Sementara di ruang publik, pemerintah daerah didorong untuk memperluas pelaksanaan car-free day, baik dari sisi durasi, hari, maupun cakupan wilayah, menyesuaikan karakter masing-masing daerah.
Ketiga, transformasi serupa juga diarahkan ke sektor swasta. Meski sifatnya masih berupa imbauan melalui edaran Menteri Ketenagakerjaan, perusahaan didorong menerapkan WFH dan menggalakkan efisiensi energi di lingkungan kerja masing-masing.