Defisit APBN Tembus Rp180,4 Triliun pada Mei 2026
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan soal realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Mei 2026 per 31 Mei 2026 mencatatkan defisit sebesar Rp180,4 triliun atau setara dengan 0,70 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Purbaya menegaskan bahwa kinerja keuangan negara sepanjang lima bulan pertama tahun ini terus menunjukkan tren positif dan berada dalam koridor yang amat sangat aman.
“Paling penting lagi apa? surplusnya berapa? sampai dengan Mei defisitnya 0,7 persen, lima bulan pertama tahun ini 0,7. jadi kalau kita pake cara menghitung ekonom yang diluar itu, yang bukan diluar negeri ya, dalam negeri, pemerintah, yang ditiktok itu segala macem itu dikali aja kan. yaudah kalo saya cari yang sama 12 per 7 kali 0,7 jadi dapetnya 1,8. jadi kalo liat dari situ apbn kita amat sangat aman,” papar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA edisi Juni 2026, Jumat (5/6/2026)
menjelaskan, jika angka defisit selama lima bulan ini disetahunkan menggunakan kalkulasi linier kasar, maka estimasi total defisit hingga akhir tahun hanya akan berada di kisaran 1,8 persen terhadap PDB. Nilai tersebut masih jauh di bawah ambang batas aman yang ditetapkan undang-undang.
Kabar baik lainnya tecermin dari posisi Keseimbangan Primer yang kembali menorehkan catatan positif. Berdasarkan rincian tabel pada image.png, Keseimbangan Primer berhasil mencetak surplus sebesar Rp58,6 triliun, berbalik dari target awal APBN yang memproyeksikan defisit Rp89,7 triliun. Hal ini mengindikasikan bahwa kesinambungan fiskal Indonesia semakin kuat dibandingkan periode-periode sebelumnya.
“Yang paling penting lagi adalah surplus keseimbangan primer Rp58,6 triliun sudah positif lagi. artinya anggaran kita lebih berkesinambungan dibanding bulan2 sebelumnya,” ungkap Purbaya.
Melirik sisi penerimaan, kinerja Pendapatan Negara tumbuh kuat sebesar 19,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dengan realisasi mencapai Rp1.185,0 triliun, atau setara dengan 37,6 persen dari target APBN setahun penuh yang dipatok sebesar Rp3.153,6 triliun.
Pilar utama penopang pendapatan ini berasal dari Penerimaan Perpajakan yang merosokkan dana Rp958,2 triliun (tumbuh 18,9 persen yoy).
Secara lebih rinci, Penerimaan Pajak menyumbang Rp834,4 triliun (tumbuh 22,1 persen yoy) dan Sektor Kepabeanan & Cukai berkontribusi sebesar Rp123,8 triliun (tumbuh 0,7 persen yoy).
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga ikut melesat kuat ke angka Rp226,4 triliun, mencatatkan pertumbuhan 19,9 persen yoy dari target tahunan Rp459,2 triliun.
Purbaya menggarisbawahi bahwa realisasi ini merupakan pembalikan arah (turnaround) yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan rapor merah pada periode yang sama di tahun 2025.
“Kita lihat pendapat tumbuh 19,1 persen yang paling menarik pendapatan pajak naiknya 22,1 persen. bea cukai naik 0,7 sudah positif dan nanti akan naik lagi lebih bagus, pnbp juga sama 19,19 persen. anda bandingkan tahun lalu di tahun yang sama, pajak negatif 11,3 persen, cukai positif ya? pnbp negatif 33,2 persen. jadi ada perbaikan signifikan di pajak dibandingkan posisi tahun lalu,” ujar Purbaya membandingkan historis data tabel 2025 dan 2026.
Melihat akselerasi ini, pemerintah optimis mampu mendorong pertumbuhan pajak hingga menembus angka di atas 20 persen sampai akhir tahun anggaran.
“Full year pertumbuhan pajaknya tuh negatif, sekarang positif kemungkinan 20 persen lebih kita coba dorong ke atas terus seiring dengan perbaikan di perpajakan. sampai akhir tahun, berapa pak Bimo? dia bilang 25. 20,5 persen tapi kita dorong lebih,” imbuhnya.
Dari sisi pengeluaran, Belanja Negara tumbuh lebih cepat sebesar 34,4 persen yoy dengan realisasi mencapai Rp1.365,4 triliun. Penyerapan ini setara dengan 35,5 persen dari pagu pagu APBN sebesar Rp3.842,7 triliun. Lonjakan ini dipicu oleh strategi pemerintah yang terus mempercepat penyaluran belanja sejak awal tahun.
Secara sektoral, komponen Belanja Pemerintah Pusat mendominasi dengan realisasi Rp1.059,3 triliun (tumbuh tajam 52,6 persen yoy).
Penyerapan ini terbagi secara merata, yakni Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp517,7 triliun atau 34,3 persen dari pagu (tumbuh 58,9 persen yoy), serta Belanja Non-K/L yang terealisasi sebesar Rp541,6 triliun atau 33,0 persen dari pagu (tumbuh 47,0 persen yoy).
Di sisi lain, komponen Dana Transfer ke Daerah (TKD) tercatat mengalami sedikit koreksi tahunan sebesar 4,9 persen yoy dengan realisasi sebesar Rp306,1 triliun
“Belanja negara tetap tumbuh 34,4 persen bagus artinya sesuai dengan target kita selalu mempercepat belanja, mencapai Rp1.365,4 triliun yang merata ini, kementerian lembaga 58,9 persen, non kementerian lembaga 57 persen. transfer ke daerah agak turun sedikit 4,9 persen,” jelas Purbaya.
Meskipun aktivitas ekonomi bergerak cepat yang tecermin dari derasnya arus masuk pendapatan negara, Purbaya mencatat masih terdapat beberapa gangguan operasional di lapangan yang berpotensi menghambat momentum pertumbuhan, salah satunya isu kemacetan logistik di Pelabuhan Tanjung Priok.
Purbaya menegaskan akan meninjau langsung ke lokasi untuk melakukan evaluasi dan pembenahan struktural secara mendadak.
“Jadi ekonomi udah cepet tapi masih ada gangguan di (pelabuhan) besok saya mau kesana. kalo besok ada yang mah ikut, ikut saya ke pelabuhan, besok jam 10 pagi nanti kita atur. kita beresin sekalian disitu, kalo pejabat gak bisa diberesin kita pindahin langsung, tapi kalo dia bisa perbaikin yaudah,” pungkas Purbaya.
(Taufik Fajar)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
