Kualitas Kebijakan Publik Jadi Sorotan, Baru 6,41 Persen Instansi yang Berkualitas
JAKARTA - Pemerintah dituntut tidak hanya mampu merumuskan kebijakan yang tepat, tetapi juga memastikan implementasinya berjalan efektif dan memberikan dampak nyata. Tantangan tersebut semakin kompleks di tengah dinamika geopolitik global, perlambatan ekonomi dunia, disrupsi teknologi, perubahan iklim, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.
Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Muhammad Taufiq, mengatakan pemerintah masih menghadapi tantangan dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), hanya sekitar 6,41 persen instansi pemerintah yang berhasil mencapai kategori unggul.
Karena itu, penguatan ekosistem policy advisory nasional dinilai menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik secara berkelanjutan, termasuk dalam mendukung pelaksanaan kebijakan prioritas pemerintah.
“Program yang baik, anggaran yang besar, dan sumber daya yang memadai tidak akan menghasilkan manfaat optimal apabila kebijakan dasarnya tidak dirumuskan, diimplementasikan, dievaluasi, dan dikomunikasikan dengan baik. Karena itu, pemerintah membutuhkan proses pengambilan keputusan yang berbasis data, berbasis bukti, dan didukung rekomendasi kebijakan yang berkualitas,” ujar Taufiq, Rabu (1/7/2026).
Ia menegaskan, peningkatan kualitas kebijakan tidak dapat dilakukan oleh satu institusi secara terpisah, melainkan membutuhkan ekosistem policy advisory system yang melibatkan birokrasi, akademisi, dunia usaha, organisasi profesi, lembaga riset, dan masyarakat.
