Kualitas Kebijakan Publik Jadi Sorotan, Baru 6,41 Persen Instansi yang Berkualitas
Senada, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa policy advisory harus menjadi bagian penting dalam sistem pengambilan keputusan pemerintah. Peran tersebut tidak hanya sebatas memberikan masukan, tetapi juga menghadirkan analisis berbasis data serta alternatif solusi bagi pengambil kebijakan.
Dudung menjelaskan, pembangunan ekosistem tersebut membutuhkan sinergi berbagai pihak, mulai dari staf ahli, staf khusus, tenaga ahli, analis kebijakan, hingga perguruan tinggi, lembaga riset, dan think tank. Kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih berkualitas, implementatif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
“Berbagai program strategis nasional saat ini memerlukan koordinasi lintas sektor yang kuat. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, organisasi profesi, dunia usaha, lembaga riset, media, dan masyarakat menjadi pondasi penting dalam membangun ekosistem policy advisory nasional,” ujarnya.
Dudung juga berpesan agar para analis kebijakan terus memperkuat integritas, kemampuan berpikir kritis, penguasaan data, serta keberanian memberikan rekomendasi objektif demi kepentingan bangsa. Ia menekankan perlunya pergeseran budaya birokrasi dari sekadar menghasilkan dokumen menjadi penyelesaian masalah yang berdampak nyata.
Menurutnya, keberhasilan kebijakan publik pada akhirnya diukur dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, percepatan pembangunan, daya saing bangsa, serta terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
