RI Perkuat Diplomasi Dekarbonisasi Lewat KEK Industropolis Batang
JAKARTA - Pemerintah menyusun strategi diplomasi dekarbonisasi Indonesia. PT Kawasan Industri Terpadu Batang (PT KITB) telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan China State Construction Engineering Corporation untuk membentuk Two Countries Twin Parks Indonesia-China pada 13 Maret 2025.
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang dijajaki sebagai proyek percontohan kemitraan transformatif transisi energi bersih, mengacu pada Shenzhen sebagai model kawasan industri hijau berskala global.
Kegiatan ini merupakan bagian dari proses pengumpulan masukan lapangan yang akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi strategi kebijakan luar negeri terkait kemitraan transisi energi bersih.
KEK Batang, Ujian Nyata Komitmen Dekarbonisasi Indonesia
Indonesia menghadapi tantangan ganda. Di satu sisi, Indonesia menghadapi persaingan global atas rantai pasok energi bersih dan teknologi net zero yang makin ketat. Di sisi lain, komitmen dekarbonisasi nasional membutuhkan bukti implementasi di lapangan, bukan sekadar kerangka kebijakan.
KEK Industropolis Batang, sebagai wilayah implementasi kerja sama Twin Park dengan Tiongkok, menjadi salah satu titik untuk menguji transformasi kemitraan energi bersih Indonesia. Harapannya, kemitraan yang dibentuk mampu bergerak dari hubungan pemasok-pembeli teknologi menjadi kemitraan strategis yang transformatif.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) Kementerian Luar Negeri Muhammad Takdir mengatakan, diplomasi dekarbonisasi dilaksanakan dengan memperhatikan ekosistemnya.
"Kami mencatat adanya bibit ekosistem pengetahuan, keahlian, dan komitmen dari kalangan ahli di universitas, pelaku usaha, dan pemerintah di Semarang dan sekitarnya untuk meningkatkan ekonomi, kompetensi sumber daya manusia, dengan tetap memperhatikan lingkungannya," katanya dalam keteranganya, Jakarta, Jumat (7/8/2026).
Dia menambahkan, komitmen Kemlu dalam promosi KEK dan upaya pengembangannya dengan memanfaatkan keberadaan Perwakilan RI di luar negeri.
Sementara itu Synergy Policies menegaskan bahwa forum ini merupakan babak baru untuk mewujudnyatakan sinergi berbasis keilmuan, data empiris, dan kekayaan komitmen di lapangan untuk memperkuat posisi tawar Indonesia dalam diplomasi dekarbonisasi.
Executive Director Synergy Policies Dinna Prapto Raharja menegaskan, tiga hal yang kita ingin gali dari dialog ini adalah, pertama, sejauh mana ekosistem Batang siap memenuhi standar Eco-Industrial Park secara internasional. Kedua, di titik mana kebijakan, pembiayaan, dan kelembagaan kita masih terdapat bottleneck (hambatan), dan Ketiga, bagaimana pengalaman ini bisa jadi modal tawar Indonesia pada kerja sama dengan Tiongkok.
"Bukan sekadar penerima investasi, tapi mitra yang menentukan standar dan mendapatkan pengakuan positif atas kontribusinya pada rantai pasok produk dan jasa yang diakui di tingkat global,” jelasnya.
Sementara, Arimba Eriwibowo dari DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah menyoroti best practices dari pelaku usaha dan integrasi rantai pasok industri hijau.
Vahd Nabyl Mulachela dan Spica Tutuhatunewa dari Kementerian Luar Negeri RI menegaskan kesiapan Kemlu menindaklanjuti masukan dari para pakar ini ke dalam kanal diplomasi bilateral, termasuk dengan Tiongkok.
Rangkaian kegiatan dirancang untuk menghasilkan rekomendasi strategi kebijakan luar negeri yang konkret bagi Kementerian Luar Negeri RI, sekaligus menegaskan bahwa diplomasi dekarbonisasi Indonesia tidak berhenti pada forum internasional, tetapi berpijak pada kesiapan kondisi nyata yang berasal dari lapangan.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
