Cerita Luhut soal Proses Awal Hilirisasi Nikel: Dulu Dicibir, Kini Diburu Investor
JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengenang perjuangan pemerintah dalam menjalankan kebijakan hilirisasi nikel. Menurutnya, kebijakan tersebut sempat mendapat banyak tekanan hingga Indonesia digugat ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Luhut mengatakan, pada masa awal penerapan larangan ekspor bijih nikel, pemerintah mendapat cibiran dari berbagai pihak. Bahkan, kebijakan tersebut mendapat tekanan dan gugatan di WTO.
"Saya masih ingat masa-masa awal larangan ekspor bijih nikel, kami dicibir, kami ditekan dari berbagai arah, kami digugat sampai ke WTO, dan banyak yang bilang Indonesia tidak akan sanggup," kata Luhut dalam acara peluncuran dan bedah buku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Jakarta, Jumat (7/8/2026).
Menurut Luhut, berbagai tekanan tersebut tidak membuat pemerintah mengurungkan kebijakan hilirisasi. Sebaliknya, pemerintah terus mendorong pengolahan sumber daya mineral di dalam negeri agar Indonesia tidak hanya mengekspor bahan mentah.
Dia menilai perkembangan industri pengolahan nikel saat ini menjadi bukti bahwa kebijakan tersebut mulai menunjukkan hasil. "Namun sekarang saya kira Pak Bahlil tegap berdiri mengatakan 'kami bisa'," ujarnya.
Luhut bahkan menyebut sejumlah pihak yang sebelumnya meragukan kebijakan hilirisasi kini justru mulai mendekati Indonesia untuk ikut berinvestasi.
"Sebagian yang dulu mentertawakan itu justru sekarang antre minta bertemu dengan Pak Bahlil, mau ikut investasi," kata Luhut.
