Otorita Percepat Bangun IKN Pakai APBN Rp6,7 Triliun di 2027, Ini Proyeknya
PPK E.3 Satker Pembangunan Infrastruktur OIKN Alfrits Steeve Willy Makalew mengonfirmasi nilai kontrak keseluruhan lima paket pekerjaan kawasan legislatif mencapai Rp8,24 triliun.
Rinciannya, Gedung Sidang Paripurna memiliki nilai kontrak Rp1,24 triliun dengan progres 12,147 persen, Gedung DPR 1 senilai Rp1,84 triliun dengan progres 11,029 persen, dan DPR 2 senilai Rp1,96 triliun dengan progres 9,927 persen.
Selanjutnya, pembangunan Gedung DPD senilai Rp1,48 triliun telah mencapai progres 9,404 persen, serta Gedung MPR senilai Rp1,70 triliun dengan progres 10,559 persen. “Insyaallah 23 Desember 2027 sudah selesai,” ujar Alfrits dilansir Antara.
Sebelumnya, Basuki juga menyampaikan bahwa pelaksanaan peringatan HUT Kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi penanda bahwa pembangunan kawasan inti pemerintahan terus berjalan dan aktivitas kenegaraan sudah mulai berpindah ke Kalimantan Timur.
Menurut dia, sejumlah fasilitas dasar di Plaza Seremoni dan area seberang Istana Kepresidenan IKN sudah dapat digunakan, termasuk area upacara, akses jalan, dan jaringan utilitas yang mendukung kegiatan pemerintahan.
"Upacara ini menunjukkan bahwa IKN terus dibangun. Kegiatan kenegaraan sudah bisa dilakukan di sini. Masih banyak yang harus diselesaikan, tetapi progresnya berjalan,” kata Basuki.
(Dani Jumadil Akhir)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
