Kuasai 40 Persen Ekonomi Dunia, Kadin Siapkan Strategi Garap Pasar BRICS
JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie mendorong negara-negara anggota BRICS membuka akses pasar secara konkret agar Indonesia, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dapat memanfaatkan potensi pasar yang mencakup hampir separuh populasi dunia dan sekitar 40 persen perekonomian global.
Dorongan tersebut disampaikan Anindya saat menghadiri BRICS Business Forum di New Delhi, India. Dalam forum tersebut, ia membawa visi strategis Presiden Prabowo Subianto terkait hilirisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kemandirian ekonomi Indonesia.
Di hadapan sejumlah pemimpin negara, termasuk Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Anindya menegaskan posisi tawar Indonesia dalam kerja sama BRICS. Ia menyatakan Indonesia tidak ingin hanya menjadi target pasar, tetapi juga ingin berperan aktif dalam menentukan arah kebijakan dan arsitektur kerja sama ekonomi BRICS.
Dalam pidatonya pada sesi pengembangan perdagangan dan jasa intra-BRICS, Anin mengungkapkan kebanggaannya atas bergabungnya Indonesia ke dalam aliansi strategis ini di bawah arahan Presiden Prabowo. Keberadaan wadah resmi kepengurusan di tingkat dunia usaha kini memperkuat posisi tawar Indonesia dalam memacu arus perdagangan, investasi, industri, penguasaan teknologi, hingga sektor jasa antarnegara anggota.
“Kami sangat senang dan merasa terhormat bahwa Indonesia telah bergabung dengan keluarga BRICS berkat Presiden Prabowo. Indonesia sekarang memiliki chapter yang sangat aktif dalam BRICS Business Council,” ujar Anin dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (13/9/2026).
Anin menggarisbawahi bahwa skala ekonomi BRICS yang mencakup 40 persen pangsa global melahirkan kekuatan nyata untuk mengarahkan peta ekonomi masa depan. Besarnya pengaruh tersebut dibarengi dengan tanggung jawab moral agar pemerataan hasil pertumbuhan dapat dinikmati oleh masyarakat luas di negara-negara anggotanya.
“Ketika kita berbicara tentang BRICS, kita berbicara tentang hampir separuh umat manusia dan sekitar 40 persen perekonomian dunia. Kita memiliki kekuatan ekonomi untuk membentuk masa depan sekaligus tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang dapat mengambil bagian di dalamnya,” kata Anin.
Oleh sebab itu, Anin menekankan bahwa diskursus perdagangan dan jasa intra-BRICS tidak boleh berkutat pada tataran konsep teoretis semata. Kemitraan ekonomi antaranggota wajib memecahkan persoalan praktis dunia usaha di lapangan, mulai dari kemudahan menemukan mitra bisnis lintas negara, kepastian membuka akses pasar, keterjangkauan pasokan rantai jasa penunjang, hingga kelancaran sistem pembayaran yang cepat dan aman.
Keterkaitan antara sektor manufaktur dan jasa dinilai Anin saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Fasilitas pabrik senantiasa memerlukan dukungan teknologi informasi, permodalan, perangkat lunak, sistem logistik, dan ketersediaan tenaga kerja terampil.
Penguatan sektor jasa otomatis mengokohkan fondasi industrialisasi, sementara ekspansi industri akan terus menciptakan permintaan baru terhadap berbagai lini jasa.
Bagi kepentingan nasional, pola kerja sama terintegrasi ini sejalan dengan agenda prioritas Presiden Prabowo dalam mengakselerasi program hilirisasi dan mencetak SDM unggul.
Di sisi lain, kolaborasi pada sektor jasa lintas negara diyakini mampu memperluas akses publik terhadap sarana pendidikan dan fasilitas kesehatan bermutu tinggi.
Untuk mengoptimalkan ceruk pasar perdagangan dan jasa intra-BRICS secara terukur, Anin mengajukan tiga langkah prioritas:
Pertama, negara-negara BRICS harus memangkas hambatan mobilitas pelaku usaha dan tenaga profesional lintas batas. BRICS Business Council didorong memetakan hambatan regulasi yang dihadapi sektor privat, kemudian menyodorkan rekomendasi solutif yang aplikatif kepada pemerintah masing-masing.
Langkah percepatan transaksi dan investasi ini dapat ditempuh melalui standardisasi kualifikasi profesi serta penerbitan kartu perjalanan bisnis BRICS (BRICS Business Travel Card).
Kedua, BRICS perlu membangun interoperabilitas sistem pembayaran digital antarnegara. Potensi implementasi transaksi waktu nyata (real-time payment) yang telah matang di India, Brasil, dan Tiongkok perlu diintegrasikan agar dapat digunakan secara efisien untuk transaksi lintas batas.
Peningkatan transaksi menggunakan mata uang lokal (local currency transaction) juga harus diperluas pada sektor perdagangan yang relevan dengan tetap mengedepankan perlindungan data dan stabilitas moneter.
“Kedaulatan finansial tidak harus berarti isolasi finansial,” tegas Anin.
Pokok pikiran ini sejalan dengan agenda utama BRICS Business Forum yang tengah mematangkan interkonektivitas transaksi, dedolarisasi bertahap melalui mata uang lokal, serta pembentukan infrastruktur kliring lintas batas yang efisien, murah, dan aman.
Ketiga, peningkatan alokasi investasi pada penguatan kompetensi sumber daya manusia serta infrastruktur pendukung perdagangan jasa. Dunia usaha didorong menggencarkan pelatihan vokasi, mempererat kolaborasi riset dengan perguruan tinggi, serta mendampingi UMKM dalam mengadopsi kecerdasan buatan (AI).
Anin mengusulkan agar setiap perwakilan BRICS Business Council menetapkan target tahunan pelatihan tenaga kerja secara terukur, dengan dukungan pembiayaan infrastruktur digital dan pelatihan dari New Development Bank (NDB).
Anin juga mengingatkan agar negara-negara yang baru bergabung seperti Indonesia memosisikan diri sebagai penentu arah agenda BRICS, bukan sekadar menjadi konsumen bagi produk korporasi dari negara-negara pendiri.
Kemitraan strategis harus bertumpu pada pembangunan kapasitas ekonomi domestik agar masyarakat anggota dapat berdiri sejajar sebagai penyedia sekaligus pengguna jasa.
Integrasi pasar BRICS yang sesungguhnya, menurut Anin, terwujud ketika pelaku usaha kecil di berbagai belahan dunia, mulai dari Surabaya, Sao Paulo, Durban, hingga Alexandria, dapat saling terhubung untuk mencari konsumen, menjual layanannya, dan menerima pembayaran dengan lancar melalui ekosistem BRICS.
“Itulah ujian bagi integrasi BRICS yang benar-benar bermakna,” ujar Anin yang juga menjabat sebagai Ketua BRICS Business Council Indonesia.
Anin merefleksikan kembali semangat solidaritas Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung pada 1955. Sinergi negara-negara berkembang dalam BRICS diharapkan mampu memperkokoh kemitraan geopolitik sekaligus menyalurkan dampak ekonomi langsung ke level akar rumput.
“Dalam semangat Bandung (KTT Asia-Afrika) 1955, kerja sama yang lebih kuat di dalam BRICS harus menghubungkan satu sama lain. Indonesia siap membantu membangun hubungan (antarnegara BRICS) tersebut. Mari menjadikan masa depan yang kita lihat di BRICS sebagai masa depan yang dapat dinikmati dan dikembangkan bersama,” urai Anin.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
