JAKARTA - Pemerintah mempercepat digitalisasi bantuan sosial (bansos) untuk meningkatkan ketepatan sasaran, transparansi, dan keamanan penyaluran bantuan. Sekitar 50 juta masyarakat termiskin menjadi sasaran penerima bansos digital.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah menargetkan peluncuran digitalisasi bansos pada pekan ketiga Oktober 2026. Pemerintah berharap sekitar 80% proses digitalisasi dan penataan data telah rampung saat peluncuran.
Pemerintah memastikan sekitar 50 juta masyarakat termiskin masuk dalam sasaran penerima bansos digital.
Luhut mengatakan kelompok tersebut telah ditetapkan sebagai sasaran penerima bantuan.
"Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta ya? 50 juta itu sudah pasti akan diberikan."
Pemerintah masih merancang mekanisme penggunaan bantuan agar dana bansos digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah kupon digital dengan penggunaan terbatas. Bantuan nantinya dapat digunakan untuk kebutuhan tertentu, seperti membayar listrik, membeli beras, atau membeli bahan bakar.
Pembatasan tersebut juga ditujukan untuk mencegah penyalahgunaan bansos, termasuk untuk judi online (judol).
Luhut mengatakan penerima bansos digital nantinya mencakup masyarakat yang masuk dalam desil satu hingga lima.
Namun, penataan data berdasarkan desil masih menjadi salah satu tantangan yang harus diselesaikan pemerintah.
Pemerintah menargetkan roll out digitalisasi bansos pada pekan ketiga Oktober 2026.
Luhut mengatakan Presiden telah memberikan arahan untuk mempercepat proses digitalisasi tersebut. Pemerintah menargetkan sekitar 80% proses telah selesai ketika program mulai diluncurkan.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan sistem bansos digital akan diuji untuk memastikan mampu melayani sekitar 50 juta masyarakat secara bersamaan.
Pengujian dilakukan melalui:
Stress test untuk menguji ketahanan sistem.
Load test untuk menguji kemampuan sistem menghadapi beban akses tinggi.
Pengaturan waktu akses masyarakat untuk mencegah penumpukan akses atau jamming.
Pengujian tersebut dilakukan bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Pemerintah sebelumnya telah melakukan uji coba keandalan sistem bansos digital di Sleman.
Meutya mengatakan masyarakat menunjukkan antusiasme terhadap program tersebut.
Pemerintah menyiapkan mekanisme sanggah apabila terdapat kesalahan dalam data penerima bansos.
Mekanisme ini memungkinkan data penerima diperbaiki secara berkelanjutan sehingga penyaluran bantuan dapat semakin tepat sasaran.
Pemerintah akan melakukan penataan dan pemadanan data penerima bansos sepanjang 2026.
Luhut mengatakan persoalan data menjadi salah satu tantangan utama dalam digitalisasi bansos. Pemerintah menargetkan persoalan tersebut semakin berkurang melalui koordinasi antarpihak.
Luhut mengatakan pemerintah menargetkan uji coba pendistribusian bansos digital pada kuartal I 2027.
Sebelum penyaluran diuji coba, pemerintah akan menyelesaikan penataan dan pemadanan data penerima selama 2026.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.