JAKARTA – CIMB Group Holdings Berhad (CIMB) membantah adanya rencana untuk memprivatisasi atau menghapus pencatatan saham (delisting) anak usahanya di Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA).
Kelompok usaha perbankan asal Malaysia tersebut menegaskan belum mengambil keputusan ataupun mengajukan proposal resmi terkait perubahan status CIMB Niaga sebagai perusahaan terbuka.
Isu privatisasi mencuat setelah laporan riset CIMB Investment Bank dan pemberitaan sejumlah media menyebut opsi delisting tengah dipertimbangkan di tengah persoalan likuiditas dan ketentuan batas minimum saham beredar di publik (free float).
Valuasi saham perseroan juga sempat dinilai belum mencerminkan fundamental kinerja jangka panjang. Sebelumnya, Presiden Direktur CIMB Niaga, Lani Darmawan, telah menegaskan bahwa perseroan tidak memiliki rencana keluar dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dan senantiasa berkonsultasi dengan regulator.
Menanggapi pemberitaan tersebut, manajemen CIMB Group memberikan klarifikasi untuk memastikan kejelasan informasi bagi pelaku pasar modal dan pemegang saham. Grup memastikan tidak ada dokumen resmi yang diajukan terkait rencana penghapusan pencatatan saham CIMB Niaga dari bursa.
"Sehubungan dengan pemberitaan di media baru-baru ini, CIMB Group Holdings Berhad dengan tegas membantah adanya rencana untuk melakukan privatisasi saham terhadap CIMB Niaga," ujar Group Corporate Communications CIMB Group, Tammy Toh, dalam keterangan resmi pada Kamis (22/10/2026).
CIMB menegaskan bahwa CIMB Niaga tetap menjadi bagian integral dari operasional regional grup di Asia Tenggara. Komitmen untuk mempertahankan dan mengembangkan bisnis perbankan di Indonesia juga disebut tetap berjalan sesuai dengan strategi jangka panjang grup.
Selain itu, CIMB Group menegaskan komitmennya untuk mematuhi ketentuan pasar modal yang ditetapkan regulator Indonesia. Manajemen menyatakan akan memenuhi seluruh persyaratan terkait porsi kepemilikan saham publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Grup akan terus memenuhi seluruh ketentuan regulator yang berlaku, termasuk persyaratan minimum free float atau batas minimum kepemilikan saham publik, secara tepat waktu dan terstruktur," tutur Tammy.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.