Mentan Ungkap 13 Tersangka Kasus Beras Fortifikasi
JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan sebanyak 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam delapan kasus dugaan pelanggaran beras fortifikasi. Selain itu, pemerintah tengah memproses 271 laporan pengaduan terkait dugaan penyimpangan di sektor pangan.
Amran mengatakan, pemerintah juga menerima 340 laporan tambahan yang saat ini masih dalam tahap pengkajian. Laporan tersebut akan diverifikasi langsung ke lapangan sebelum diteruskan kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
"Sekarang ini ada 15 merek fortifikasi, yang tersangka 13 dalam 8 kasus. Tapi yang sudah kita sementara berproses, itu 271," kata Amran dalam konferensi pers, Minggu (8/11/2026).
Dia menjelaskan, seluruh laporan yang masuk akan ditelaah terlebih dahulu untuk memastikan kebenaran informasi sebelum pemerintah mengambil tindakan lebih lanjut.
"Kemudian, yang kami belum sampaikan tadi, ada 340. Itu laporan, kami proses. Kami kaji dulu, begitu benar, verifikasi lapangan, kirim penegak hukum," ujarnya.
Amran menegaskan pemerintah akan menindak tegas pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran di sektor pangan. Dia menyoroti sejumlah praktik penyimpangan, mulai dari dugaan pelanggaran beras fortifikasi hingga pengoplosan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Menurutnya, praktik penyimpangan tersebut semakin marak sehingga pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan penindakan.
"Hari ini kami ingin sampaikan beberapa hal seperti yang kami sampaikan sebelumnya bahwasanya ada yang main-main. Ada fortifikasi, ada oplos SPHP, macam-macam. Kelihatan ini semakin hari semakin menjadi-jadi," ucap Amran.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan), dari 271 laporan pengaduan yang diterima selama periode 30 Oktober hingga 5 November 2026, sebanyak 74 laporan berkaitan dengan beras, termasuk dugaan pelanggaran beras fortifikasi dan SPHP.
Selain itu, terdapat 64 laporan terkait pupuk, 25 laporan mengenai alat dan mesin pertanian (alsintan), dua laporan terkait program cetak sawah, serta 106 laporan dalam kategori lainnya.
Amran menyebut laporan mengenai pupuk antara lain berkaitan dengan dugaan permainan harga. Sementara itu, pemerintah juga menelusuri dugaan penyimpangan dalam penyaluran dan penjualan alsintan.
"Sampai dengan hari ini, lapor Pak Amran, ini jumlahnya yang melapor 271. 74 Fortifikasi dan SPHP. Ini. Pupuk 64, ada juga mempermainkan pupuk, menaikkan harga. Kemudian cetak sawah 2, lain-lain alsintan macam-macam itu ada 25," tuturnya.
Lebih lanjut, Amran meminta seluruh pelaku usaha pangan menghentikan praktik yang merugikan masyarakat. Dia mengingatkan pangan merupakan komoditas strategis yang menyangkut kebutuhan hidup orang banyak sehingga tidak boleh dipermainkan demi keuntungan pribadi.
"Tolong berhentilah mempermainkan pangan karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Itu adalah strategis. Itu tidak boleh dipermainkan, karena itu vital. Jadi tolong juga para pengusaha besar, menengah, jangan mempermainkan ini," tegasnya.
Selain beras dan pupuk, Kementan juga menyoroti dugaan penyalahgunaan distribusi alsintan yang seharusnya diberikan secara gratis kepada pemerintah daerah. Amran mengatakan pihaknya tengah menelusuri penyaluran bantuan alsintan tersebut di seluruh Indonesia.
Dia meminta masyarakat melaporkan apabila menemukan praktik jual beli alsintan bantuan pemerintah. Menurutnya, seluruh alat dan mesin pertanian yang dikirimkan ke daerah merupakan bantuan yang diberikan secara gratis.
"Jangan beri ruang kompromi terutama beras. Alat mesin pertanian diperjualkan. Kami sekarang lacak seluruh Indonesia. Saya sampaikan lagi alat mesin pertanian yang dikirim ke daerah itu gratis. Silakan lapor ke Pak Amran. Ini ada nomor telepon," pungkasnya.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
