Terhambat Izin Ekspor, Pengusaha Jamu Lapor ke Wapres
JAKARTA - Ketua I Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Tjandra Sridjaya mengatakan industri jamu nasional menghadapi hambatan perizinan ekspor jamu dan lambatnya perkembangan pasar domestik.
Karena itu, dia meminta pemerintah segera mengambil tindakan tegas, agar industri jamu tidak semakin kolaps yang berpotensi mengurangi jumlah tenaga kerja. “Hambatan itu sudah kami sampaikan kepada Wapres Boediono, Senin 25 April kemarin," ujar Tjandra, di Jakarta, Selasa (26/4/2011).
Mengenai tanggapan Boediono, jelas Tjandra, sangat responsif. Kalangan pengusaha yang tergabung di GP Jamu diminta mengajukan blue print (cetak biru) industri jamu nasional. Nantinya, hasil cetak biru akan disampaikan kepada Menko Kesra yang membawahi perkembangan industri jamu di dalam negeri.
Menurut Tjandra, perkembangan pasar jamu yang stagnan akibat penyebaran jamu bahan kimia obat (BKO). Jamu BKO ini merusak citra dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas jamu. Pasar jamu domestik, lanjutnya, juga terancam dengan gencarnya iklan herbal dan klinik asing di berbagai media.
“Padahal, BPOM memberlakukan aturan ketat iklan herbal. Tapi, kenapa kok herbal dan klinik asing bisa pasang iklan, sementara klinik lokal tidak,” kata dia. Untuk hambatan ekspor, Wakil Ketua GP Jamu Abdul Ghani menambahkan, ada pada kurang seriusnya pemerintah mempromosikan produk jamu di luar negeri.
Pemerintah, kata dia, berulang kali membuat persyaratan bagi produk jamu dalam negeri yang akan diekspor. Hingga kini, jamu belum dipantenkan menjadi budaya asli Indonesia.
Tjandra melanjutkan, GP Jamu kini memiliki 1.166 anggota terdiri industri besar, menengah dan kecil. Kurang lebih tiga juta tenaga kerja terserap di industri jamu skala besar, sedangkan 12 juta orang di industri menengah dan kecil.
Selain jamu, industri ini memproduksi makanan, minuman, suplemen makanan, spa, aroma terapi dan kosmetik. Total omzet tahun lalu mencapai Rp10 triliun, atau naik dibandingkan 2009 sebesar Rp8,5 triliun. “Tahun ini, target (omzet) industri ini meningkat 15 persen. Tapi, melihat hambatan di atas tentu kami realistis,” jelas Tjandra.
