Bertemu Menkeu, Gubernur NTB Didampingi Puluhan Pendemo
JAKARTA - Kedatangan Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi untuk bertemu Menteri Keuangan Agus Martowardojo tak hanya bersama beberapa anggota DPRD dan staf ahlinya, kedatangan Zainul juga dibarengi oleh oleh puluhan pendemo.
Dirjen Kekayaan Negara Hadiyanto mengungkapkan jika Menteri Keuangan Agus Martowardojo dijadwalkan bertemu dengan Gubernur NTB pada pukul 14.00. "Jam dua nanti Menteri Keuangan akan menerima gubernur dan DPRD NTB di kantornya," ungkap Hadiyanto di kantornya, jalan Wahidin Raya, Jakarta, senin (9/5/2011).
Namun demikian, Menteri Keuangan bukan hanya dikunjungi oleh para pemimpin dan perwakilan rakyat dari NTB, namun juga puluhan orang asal Koalisi Rakyat Mengadili yang intinya adalah menuntut pembatalan pembelian Newmont oleh PIP.
Koalisi Rakyat Mengadili yang dikoordinatori oleh Ismail mengemukakan empat permintaan. Yakni, pertama, mengadili Menteri keuangan Agus Martowardojo yang dinilai bertindak sebagai antek Amerika dan merugikan kepentingan masyarakat Nusa Tenggara Barat.
Kedua Menteri Keuangan harus membatalkan pembelian tujuh persen saham PT Newmont. Ketiga, mengembalikan penghasilan emas kepada rakyat NTB, dan terkahir adalah mengusir pihak Amerka Serikat dari Bumi NTB.
Seperti diberitakan sebelumnya, keputusan pemerintah membeli tujuh persen sisa saham divestasi Newmont ditenggarai mendapat campur tangan pemerintah AS. Untuk kepentingan ini, pemerintah AS menugaskan Karen Brooks, seorang pelobi ulung asal negara itu.
Anggota Komisi I DPR Teguh Juwarno mengatakan, Brooks sengaja diterjunkan untuk menekan Pemerintah Indonesia supaya mematuhi skenario AS. "Karen Brooks terlibat langsung dalam upaya melobi pemerintah Indonesia untuk menggolkan kepentingan Newmont yang notabene merupakan perusahaan AS,” kata Teguh.
Wakil Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan, Brooks telah menekan Kementerian Keuangan Agus Martowardoyo untuk mengambil alih bagian tujuh persen saham Newmont senilai USD246,8 juta itu.
"Dengan begitu menutup peluang bagi pemerintah daerah berhak atas saham divestasi pemilik konsesi tambang di area Batu Hijau, Provinsi Nusa Tenggara Barat," kata Teguh.
(Widi Agustian)
