BPK Harus Audit Investigasi Pembelian Saham Newmont

JAKARTA - Komisi XI DPR mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi terkait indikasi adanya kerugian negara dalam proses pembelian sisa saham divestasi sebesar tujuh persen milik PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). DPR sendiri bersikukuh tak merestui sisa saham divestasi itu dibeli oleh Pemerintah Pusat.

“Sikap kami di Komisi XI DPR RI sudah jelas yakni tidak merekomendasikan agar sisa saham divestasi PT NNT itu dibeli oleh Pemerintah Pusat melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Jika Pemerintah Pusat tetap bersikukuh membeli sisa saham divestasi PT NNT, kita akan mendorong agar dilakukan audit investigatif,” tukas Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/5/2011) malam.

Meski demikian, DPR lanjutnya, belum akan menggunakan haknya untuk membentuk pansus (panitia khusus) guna menyelidiki dugaan kerugian negara dalam proses pembelian sisa saham divestasi perusahaan tambang pemilik konsesi Batu Hijau, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

“Kita mau arahnya dilakukan audit investigasi terlebih dulu. Setelah itu baru kita akan mendorong untuk dibentuk pansus (panitia khusus) di DPR guna merespons hasil penyelidikan BPK,” ujar Harry.

Audit investigasi itu, imbuh Harry, nantinya harus menyentuh aspek dugaan kerugian negara pada proses pembelian sisa saham divestasi PT NNT.

“Potensi dugaan kerugian negara itu karena dalam tahapan pembelian saham divestasi tidak ada persetujuan dari DPR. Dalam hal ini kita ingin mencermati ada tidaknya kemungkinan kerugian negara karena divestasi itu didanai dari uang negara,” ujarnya.

Sebelumnya,  Menteri Keuangan Agus Martowardojo, tetap ingin mengambil alih hak pembelian sisa saham divestasi PT NNT. Dana untuk pembelian itu akan diambil dari dana Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.