Boediono: Jangan Ada Gap Ekonomi-Politik

JAKARTA - Wakil Presiden RI Boediono mengatakan dalam menghadapi krisis global saat ini ketidakterhubungan atau diskoneksi antara ekonomi dan politik harus dihapuskan.

Pasalnya, berkaca dari Eropa yang sedang dilanda krisis, ini terjadi karena tidak adanya kemampuan sistem politik atau partai politik dalam mencapai kesepakatan bersama untuk kepentingan penyelesaian krisis.

Boediono juga mengatakan diskoneksi antara ekonomi dan politik ini kalau dibiarkan nanti hukum besi ekonomi yang akan berlaku. Dalam situasi buruk ini yang perlu dilakukan adalah kebijakan adjusment untuk mengatasi gap secara berencana dan bertahap.

"Dan itu perlu policy. Kalau tak ada kesepakatan bisa terjadi disorderly adjusment," ungkap Boediono dalam acara BNI Economic Outlook, di Hotel Kempinski, Jakarta, Senin (12/12/2011).

Dia mengatakan, dalam mengantisipasi krisis ini dia juga mengingatkan agar pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia bersiap dalam menghadapinya. Karena kemungkinan besar krisis yang terjadi saat ini akan lebih parah dari krisis tahun sebelumnya.

"Kita harapkan nantinya tak berkembang jadi satu krisis berat kemungkinan ada, kita harus siap-siap saja. Saya harapkan dunia usaha siap, masyarakat siap, politik siap. Di negara-negara yang krisis ada diskoneksi antara politik dan ekonomi. Masalah besar dan kalau dibiarkan hukum besi ekonomi akan berlaku apapun politiknya," jelasnya.

Dia kembali menegaskan, untuk bertahan dalam kondisi global saat ini, Indonesia jangan mencontek Eropa yang yang adanya diskoneksi antara ekonomi dan politiknya.

"Kita siap tapi jangan mengulang pengalaman Eropa di mana ada diskoneksi ekonomi dan politik. Apalagi dalam situasi krisis, itu tidak boleh terjadi. Kurangi perbedaan, kalau diskoneksi kita tak akan optimal dalam kemungkinan krisis," pungkasnya.

(Widi Agustian)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.