JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengimbau kepada pemerintah agar bersikap tegas terkait dengan permasalahan gula.

"Kadin menilai, tuntutan petani tebu se-Indonesia yang menyuarakan untuk menghentikan 500 ribu ton gula impor dan pencabutan ijin salah satu perusahaan gula rafinasi harus segera diatasi karena akan berpengaruh pada kegiatan produksi industri gula nasional," ungkap Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Natsir Mansyur, seperti dikutip dari keterangan persnya di Jakarta Jumat (16/12/2011).

Berdasarkan data yang ada, Kadin menilai bahwa pemerintah tidak perlu mengimpor gula untuk tahun depan. Menurutnya, gula yang mencapai 850 ribu ton per akhir desember 2011 masih cukup untuk mensuplai kebutuhan sampai bulan Mei 2012. Pada saat itu, petani gula juga akan mulai memanen sehingga pemerintah tidak perlu mengimpor gula, apalagi saat ini harga gula internasional sudah mengalami kenaikan.

"Tuntutan petani tebu lainnya untuk mencabut ijin produsen gula rafinasi yakni PT Makassar Tene adalah imbas dari tidak dikeluarkannya hasil audit perembesan gula rafinasi  oleh pihak Kementerian Perdagangan yang telah dijanjikan sejak Juni 2011 lalu," katanya.

“Harusnya pemerintah menindak tegas perusahaan-perusahan yang menyalahi aturan. Oleh karenanya, hasil audit itu sudah semestinya dikeluarkan. Jangan menunggu lagi sampai gula rafinasi itu merembet ke pasar di luar industri makanan dan minuman. Kalau hal ini terus terjadi lalu siapa yang akan menyerap  gula hasil petani?” imbuhnya.

Dia juga khawatir, perembesan pasar gula rafinasi pada pasar konsumsi langsung akan berdampak pada rusaknya tata niaga gula secara keseluruhan. Oleh karenanya, hasil audit tersebut diperlukan untuk memastikan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran distribusi dan pemasaran.

"Kalau terbukti menyalahi aturan, ke depan pelakunya harus diberikan punishment dengan mengurangi jatah impor bahan bakunya (raw sugar), bukannya dikasih reward," tandasnya.

Terkait hal ini, Natsir juga berharap pada pihak Kementerian Perindustrian untuk tetap mengurangi impor raw sugar dan tidak menambahnya lagi melebihi dari kapasitas produksi. (nia)
(rhs)