JAKARTA - Kalangan pengusaha tidak mau disalahkan dengan maraknya aksi unjuk rasa menuntut upah yang layak belakangan ini. Pasalnya, pengusaha seringkali berkompromi dalam masalah pengupahan ini dan seringkali pemerintah daerah kurang menghargai keberadaan Dewan Pengupahan.

"Pemda menurut saya harus menghormati dewan pengupahan, selama ini dewan pengupahan itu kurang dihormati oleh pemda sehingga hasilnya itu selalu dikalahkan oleh kepentingan pemda sendiri, notabene kepentingan pejabat pemda," kata Wakil Ketua Apindo Djimanto disela-sela peluncuran survei ILO di Jakarta, Kamis (9/2/2012).

"Seringkali kepentingan-kepentingan pejabat daerah yang ingin populis dia ingin dipuji sehingga melupakan esensi dari hubungan industrial sendiri," sebutnya.

Padahal, lanjutnya di dalam dewan pengupahan terdapat unsur pengusaha, pekerja, pemerintah dan pakar. "Kurang apalagi sebetulnya, sebetulnya sudah kredibel," ujarnya.

Di sisi lain, Djimanto merespon positif keputusan buruh Tangerang yang tidak berunjuk rasa pada hari ini. "Jadi tidak jadi karena sudah dirundingkan dan sudah dilaksanakan bahwa Apindo menarik gugatannya di PTUN," sebutnya.

Yang terpenting saat ini, menurutnya adalah pengawasan penetapan besaran upah minimum provinsi di Tangerang. "Kalau pengusaha tidak sanggup maka dapat mengajukan penangguhan dan yang terpenting duduk bersama antara wakil pekerja di perusahaan dan manajemennya," pungkasnya. (Iman Rosidi/Sindoradio/wdi)