JAKARTA - Partai Demokrat mendukung langkah pemerintah untuk menjalankan opsi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Demokrat mendukung dengan alasan pengurangan subsidi BBM dapat membantu mengurangi subsidi dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Dalam undang-undang APBN memang diatur mengenai pembatasan dalam subsidi BBM. Pembatasan itu akan berlaku April mendatang. Karena itu, pemerintah juga harus memikirkan mengenai kompensasi kenaikan tersebut," ujar Ketua Fraksi PD Jafar Hafzah di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/2/2012).

Di tempat yang sama, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) menolak keras kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang diinginkan oleh pemerintah. "Opsi kenaikan BBM tersebut akan membuat rakyat Indonesia, menjadi semakin sengsara," ujar Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto.

Menurut Bambang, jika kebijakan menaikkan harga BBM tersebut dilakukan, maka sebanyak 65 persen rakyat Indonesia akan terpukul. "Kalau BBM naik, yang terpukul itu 65 persen rakyat Republik Indonesia," tuturnya.

Bambang menyatakan, alasan pemerintah yang menyatakan bahwa subsidi BBM yang terus dilakukan, akan membuat anggaran pendapatan dan belanja negara menjadi tekor, sangat tidak masuk akal. Begitu pula dengan alasan bahwa subsidi BBM selama ini adalah salah sasaran. "Subsidi sudah benar. Maka atas dua alasan tersebut, PDIP menolak keras kenaikan BBM," tegasnya.

PDIP memiliki pandangan bahwa orientasi pemberian subsidi, selama ini tidak keliru. Karena itu, Bambang justru menginginkan agar subsidi BBM untuk rakyat dapat ditingkatkan. (wdi)