"Bantuan Sosial RI Paling Rendah di Asia Timur"
JAKARTA - Seiring masuknya Indonesia ke dalam jajaran negara berpenghasilan menengah, pemerintah berupaya meningkatkan bantuan sosial sebagai bagian dari rencana menekan kemiskinan menjadi 8-10 persen pada 2014.
Saat ini terdapat sejumlah program bantuan sosial rumah tangga di Indonesia, termasuk beras subsidi, pembebasan biaya kesehatan, transfer tunai bagi siswa miskin, transfer tunai bersyarat, dan transfer tunai tanpa syarat untuk jangka waktu sementara.
Namun, World Bank mencatatkan, meskipun beberapa program sudah efektif, hasil temuan dalam laporan menunjukkan bahwa secara keseluruhan, bantuan sosial belum memadai untuk melindungi golongan miskin dan rentan.
"Program melindungi Rumah Tangga Miskin dan Rentan di Indonesia belum mencakup jumlah orang yang sesuai. Manfaat belum memadai atau tidak diberikan pada waktu yang tepat, dan sejumlah risiko sama sekali belum tercakup," ungkap World Bank dalam laporannya seperti dilansir dari situs resminya, Jumat (2/3/2012).
"Terlalu banyak golongan miskin yang belum tersentuh program dan kesadaran mengenai adanya program masih rendah," tambah laporan tersebut.
Menurut World Bank, untuk menciptakan sistem yang baik, maka perlu menjangkau penduduk dalam jumlah yang lebih banyak serta menambah program untuk meminimalisir risiko yang dihadapai keluarga miskin.
"Ini juga berarti pengeluaran yang lebih banyak. Indonesia menghabiskan dana lebih sedikit untuk bantuan sosial dibandingkan negara lain di Asia Timur atau dengan negara berkembang lainnya. Namun, Indonesia memiliki kapasitas dan sumber daya untuk menciptakan sistem jaring pengaman yang lengkap," jelasnya.
Agar dapat berfungsi paling baik, bantuan sosial perlu diterima oleh rumah tangga yang paling memerlukannya. Upaya menjangkau rumah tangga yang tepat disebut penargetan, dan ini menjadi fokus dari laporan Penargetan Rumah Tangga Miskin dan Rentan di Indonesia.
Selain itu, laporan tersebut mengungkapkan, banyak rumah tangga miskin sudah menerima bantuan sosial. Namun, masih banyak yang terkecualikan, sedangkan setengahnya malah dimanfaatkan oleh rumah tangga non-miskin. "Masih ada masalah dengan cara penargetan dirancang dan dijalankan, apalagi setiap program melakukan penargetan dengan caranya sendiri-sendiri," tulis laporan tersebut.
Untuk memperbaiki penargetan, dapat dilakukan dengan membuat Sistem Penargetan Nasional. Langkah ini telah dilakukan di negara lain untuk menargetkan semua program menggunakan daftar tunggal orang-orang yang miskin dan rentan. "Memiliki satu sistem berarti program dapat bekerja sama dengan lebih baik, menargetkan dengan lebih tepat, dan mengurangi biaya," tambahnya,
Indonesia, kata laporan tersebut, sudah mulai membuat sistem seperti tersebut sambil mengkaji cara-cara inovatif agar memungkinkan masyarakat dan rumah tangga miskin menjadi bagian dari proses. "Diharapkan langkah ini akan menghasilkan penargetan yang lebih baik dan program yang lebih efektif," tuturnya.
Dengan memperluas dan meningkatkan bantuan sosial, dan memastikan bantuan tersebut diperoleh mereka yang paling membutuhkannya, maka Indonesia bisa keluar dari kemiskinan tidak kembali miskin.
(Martin Bagya Kertiyasa)
