DPR: Utamakan Obligasi Infrastruktur

JAKARTA - Rencana pemerintah menambah utang guna menambal defisit dalam APBN 2012 tidak disambut baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis menuturkan, guna menutup defisit yang semakin membesar, maka pemerintah dapat menggunakan sisa anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tahun sebelumnya yang masih belum terserap optimal.  

"Sisa anggaran (K/L) masih banyak gitu, penyerapan anggaran masih di bawah 90 persen. Ngapain defisit, ngejual Surat Utang Negara (SUN), ngejual obligasi ritel (ORI). Tidak terpakai duitnya, malah kita musti bayar bunganya," ungkap dia kala ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/3/2012).

Menurutnya, bila memang sudah tidak ada lagi jalan lain untuk menutup pelebaran defisit, pemerintah diharapkan untuk menerbitkan obligasi infrastruktur karena obligasi ini lebih efektif dibanding obligasi negara.

"Dari dulu saya bilang kalau jual obligasi yang langsung ke proyek, kalau-kalau nanti ngalor-ngidul tidak karuan lagi," paparnya.

Seperti diketahui, pemerintah berencana akan menambah jumlah penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sekira Rp40 triliun-Rp50 triliun, untuk menutupi pelebaran defisit dari 1,5 persen dalam APBN 2012 menjadi 2,2 persen plus minus 0,2 persen dalam APBN perubahan 2012.

"Maksimum Rp40 triliun-Rp50 triliun itu dalam bentuk SBN baru yang kita akan terbitkan kalau seandainya defisit akan melebar, defisitnya itu mungkin akan berada pada kisaran plus minus 0,2 dari 2,2 persen," ungkap Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo beberapa waktu lalu.

Agus menjelaskan, surat utang yang akan diterbitkan ini diprioritaskan dalam denominasi rupiah. Namun, komposisi antara surat utang denominasi valas dan rupiah belum dikaji lebih lanjut.

(Martin Bagya Kertiyasa)