BPK Didesak Audit BUMN Soal Ketahanan Energi
JAKARTA - Indonesian Audit Watch (IAW) mendesak agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sesegera mungkin menyusun model untuk melakukan audit terhadap ketahanan energi.
Hal ini merespons pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang Pengehematan Energi. Desakan ini bertujuan agar bisa meyakinkan masyarakat bahwa apakah benar atau tidak Indonesia harus melakukan penghematan energi.
"Sebab bukan tidak mustahil krusial-nya energi bangsa ini akibat dari tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme serta karena kesalahan managerial dari segelintir orang dibidang energi," tegas Sekretaris Pendiri IAW Iskandar Sitorus dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (30/5/2012).
Iskandar menjelaskan, BPK dengan pengawasan DPR harus bisa menciptakan kondisi, sehingga jangan sampai bangsa ini menjadi bermasalah dalam bidang energi akibat dari tindakan dan kinerja pemerintah dan turunannya.
"Jika energi kita bermasalah karena memang faktor yang normal, masyarakat akan bisa memahami dengan penghematan energi," tandasnya.
Sekadar diketahui institusi yang kuat dan layak terkait dengan Ketahanan Energi yakni Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, PT PLN dan anak-anak perusahaannya, PT Perusahaan Gas Negara dan anak-anak perusahaannya, PT Pertamina dan anak-anak perusahaannya, BP Migas, BPH Migas dan antar lintas Kementerian.
Presiden SBY dalam pidatonya semalam menyerukan lima gerakan penghematan energi nasional menyusul dibatalkannya kenaikan BBM subsidi. Langkah ini dilakukan pemerintah karena sebenarnya hakekat BBM subsidi ialah bagi masyarakat yang kurang mampu sehingga harus disubsidi pemerintah.
Demi melancarkan niatan ini, Presiden mengimbau ke Pertamina agar menjaga pasokan BBM subsidi dan BBM nonsubsidi di setiap daerah. Selain itu, SBY menyebut percepatan program konvesri BBM ke BBG khususnya di sektor transportasi. Meski demikian, rencana konversi BBM ke BBG ini, tambah SBY, seberapa jauh efektivitasnya baru akan bisa kelihatan tahun 2013 mendatang.
(Widi Agustian)
