Pemkab Karanganyar Keberatan Mobil Dinas Tak Boleh Gunakan Premium
KARANGANYAR - Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah keberatan dengan pelarangan BBM bersubsidi bagi mobil dinas. Kebijakan ini dinilai malah akan memboroskan anggaran belanja bagi operasional pemerintahan.
Berdasarkan pantauan di lapangan masih terdapat mobil dinas yang mengkonsumsi premium. Mobil dinas dengan plat merah ini terlihat mengantri di SPBU Bejen, Karanganyar. Namun bukannya membeli pertamax, mobil ini justru mengisi bahan bakar dengan premium.
Petugas SPBU pun pasrah dan melayani permintaan pengemudi mobil dinas tersebut. Padahal pemerintah pusat telah melarang penggunaan BBM bersubsidi untuk mobil dinas pemerintahan. Seolah mengetahui jika gerak-geriknya terpantau, sang pengemudi segera meninggalkan SPBU.
Tidak hanya mobil dinas saja yang membeli BBM bersubsidi, di SPBU ini juga terlihat mobil mewah yang membeli BBM bersubsidi. Padahal sesuai imbauan pemerintah, mobil berkapasitas di atas 2.000 cc harus menggunakan bahan bakar nonsubsidi. Mobil mewah inipun segera pergi.
Menurut Supervisor SPBU Bejen, Hariawan Nur Irianto, belum ada pemberitahuan dari manapun terkait pembatasan BBM bersubsidi bagi mobil dinas. Bahkan belum ada kejelasan mengenai stiker khusus bagi mobil plat merah.
“Belum ada perintah dari pusat, kita melayani. Kalau mau isi premium ya masih kita layani. Nanti kalau sudah ada stiker setiap kendaraan dinas, plat merah utamanya, harus diisi pertamax,” jelas dia, Sabtu (2/6/2012).
Dalam ketentuannya, BBM bersubsidi diperuntukkan bagi kalangan bawah. Sepeda motor dan mobil dengan kapasitas di bawah 2.000 cc masih boleh menggunakan BBM bersubsidi. Sedangkan mobil dinas pemerintahan wajib menggunakan pertamax menanggapi keputusan pemerintah pusat ini.
Bupati Karanganyar Rina Iriani mengaku keberatan. Alasannya, penggunaan pertamax justru tidak menghemat. Beban belanja daerah semakin berat karena operasional tinggi dari mobil-mobil tersebut.
“Kalau itu semua harus memakai pertamax, menyangkut pendanaan atau biaya. maka saya lebih baik nanti. Seminggu sekali atau dua kali naik angkot atau naik bis ramai-ramai kalau ada kegiatan atau ke kantor. Jadi mungkin itu akan lebih menghemat,” imbuh dia.
Di kabupaten Karanganyar sendiri, terdapat lebih dari dua ratus mobil dinas pemerintah. Mayoritas diantaranya adalah mobil tua dengan tahun pembuatan awal 1990. Hal inilah yang menjadi keberatan dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Mobil-mobil tua ini dikhawatirkan tidak cocok menggunakan pertamax sebagai bahan bakar.
Sedangkan untuk stiker khusus bagi mobil dinas, pemerintah kabupaten mengaku belum mendapatkannya. Pemerintah akan mengurangi operasional mobil dinas dengan memanfaatkan kendaraan umum saat bertugas.
(Widi Agustian)
