Ini Rekomendasi Hipmi Wujudkan RI Berdaya Saing
JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menilai dinamika ekonomi yang tinggi dapat memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian dunia. Kesepakatan ASEAN Economic Community (AEC) pun telah ditandatangani dan mulai berlaku pada 2015.
Ketua Umum Hipmi, Raja Sapta Oktohari mengatakan, untuk mewujudkan Indonesia yang berdaya saing, Hipmi mendorong pemerintah melaksanakan beberapa program baik itu untuk jangka pendek (berskala 12 bulan) maupun jangka menengah (berskala tiga tahun).
"Banyak hal yang kita rekomendasikan kepada Pemerintah untuk melaksanakan beberapa program jangka pendek dan menengah untuk mewujudkan Indonesia yang berdaya saing," kata Okto, di Rumah Maroko, Menteng, Jakarta, Senin (2/7/2012).
Menurut Okto, untuk jangka pendek, Hipmi sebagai bagian dari dunia usaha menyarankan Pemerintah Republik Indonesia untuk segera mengambil langkah-langkah demi menjaga optimisme perekonomian nasional.
Oleh karena itu, Hipmi perlu mendorong Pemerintah untuk segera melakukan penyelesaian Rancangan Undang-undang Lembaga Keuangan Mikro untuk menjamin ketersedian modal bagi sektor UKM, menurunkan suku bunga kredit perbankan, penyediaan dana hibah sebagai modal kerja bagi pengusaha pemula, secara khusus dari kalangan mahasiswa di Perguruan Tinggi, mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak.
Selain itu, Pemerintah juga perlu, membentuk Satuan Tugas Implementasi MP3EI dengan melibatkan pengusaha muda di setiap provinsi, memperketat aturan importasi barang masuk, untuk meminimalisir praktek dumping, menyediakan jaminan keamanan bagi investor, dengan memberantas terorisme, merumuskan kebijakan untuk memudahkan proses-proses usaha, dengan jalan memangkas proses doing business, hingga mewujudkan pelayanan satu atap (one stop services), memberantas praktek ekonomi biaya tinggi, mendorong promosi sektor UKM di Indonesia terutama di kawasan Asia Tenggara, dan memangkas kebijakan-kebijakan daerah yang tumpang tindih.
"Pemerintah juga perlu mendorong industri kreatif sebagai sektor unggulan di bidang nonmigas," jelas Okto.
Sementara, untuk jangka menengah, Okto menambahkan, dalam modernisasi pembangunan nasional, dibutuhkan penerapan teknologi, pemetaan dan penyediaan data base ekonomi mengambil peran yang penting dalam pembangunan sektor industri nasional yang modern.
Untuk itu, pihaknya juga merekomendasikan beberapa program jangka menengah kepada pemerintah di antaranya, percepatan pembangunan infrastruktur di koridor ekonomi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua sebagai bagian dari penyusunan cluster industri nasional unggulan, menjaga kestabilan politik jelang pemilihan umum 2014, dan memastikan konsistensi kebijakan pembangunan ekonomi nasional.
Tak hanya itu, Hipmi juga mendorong pemerintah untuk melakukan pembentukan super holding BUMN, mendorong tumbuh dan berkembangnya industri yang berbasis teknologi, memperbaiki kebijakan investasi dan memperkuat diplomasi luar negeri, memperbaiki kebijakan ketenagakerjaan, membangun perekonomian di kawasan perbatasan, serta melaksanakan percepatan Penyelesaiaan RUU Pengadaan Barang dan Jasa, sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa, dengan memperhatikan penggunaan produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi sektor UKM.
"Kami juga mendorong pemerintah untuk membentuk sebuah Badan Pengelola Penyaluran CSR lima persen dari dividen BUMN, untuk para pelaku UKM, dengan melibatkan organisasi pengusaha dengan pemerintah. Serta membentuk industri kluster Industri unggulan," tandas Okto.
