BUMN Care: Tidak Perlu Panggil Paksa Dahlan Iskan
JAKARTA - Pernyataan Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN) Dahlan Iskan yang menyatakan masih ada anggota DPR kerap meminta jatah pada BUMN untuk memperlancar Penyertaan Modal Negara (PMN) menimbulkan konflik antara DPR dengan Dahlan. DPR pun meminta Dahlan membuktikan ucapannya.
Koordinator BUMN Care Community, Budi Purnomo Karjodihardjo, meminta agar pimpinan DPR untuk tidak emosional dan lebih banyak melakukan introspeksi, sambil melakukan evaluasi.
"Anggota DPR-RI (harus) menjadi lembaga yang lebih berwibawa dengan menyapu bersih oknum DPR yang kotor dan mendukung upaya Dahlan memerangi koruptor di BUMN maupun di DPR sekaligus," ungkap dia dalam siaran persnya di Jakarta, sabtu (27/10/2012).
Selain itu, dia meminta anggota DPR, Effendy Simbolon, untuk bersabar dan tidak melakukan pemanggilan paksa pada Dahlan Iskan. Menurut dia, absennya Dahlan lantaran pada panggilan pertama, beliau sedang keliling berbagai kota dengan Presiden SBY.
Sementara pada panggilan kedua, Dahlan tengah berkunjung di berbagai tempat yang sudah dijadwalkan jauh-jauh hari terkait dengan kesejahteraan rakyat. "Apalagi pak Dahlan sudah menyatakan kesediaannya untuk hadir asalkan dengan undangan yang formal," jelasnya.
Di sisi lain, dia menilai temuan BPK mengenai adanya inefisiensi PLN sebesar Rp37,6 triliun saat Dahlan menjabat Dirut PLN, juga sudah dijelaskan di media. tMenurut dia, inefisiensi sejak dulu dipastikan lebih dari Rp27,6 riliun bahkan, Dahlan menyatakan lebih dari Rp100 triliun.
"Dahlan dihadapkan kepada pilihan, Jakarta mati total karena tidak ada listrik, transaksi perbankan berhenti, rumah sakit berhenti, bahkan pemerintahan bisa berhenti. Pak Dahlan mengambil pilihan Jakarta tidak boleh mati, dengan berbagai konsekuensinya," tukas dia.
(Martin Bagya Kertiyasa)
