Dahlan: Serahkan Urusan BP Migas ke Pemerintah

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) telah membubarkan Badan Pelaksana Minyak dan Gas (BP Migas) lantaran dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang. Berbagai pihak pun ribut lantaran dibubarkannya BP Migas.

Karenanya, Menteri BUMN Dahlan Iskan menegaskan kepada PT Pertamina (Persero) agar tidak ikut campur dengan permasalahan yang dialami BP Migas.
"Pertamina enggak usah ikut-ikutan masalah BP Migas," kata Dahlan, kepada di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (20/11/2012).

Selain itu, Dahlan meminta kepada Pertamina untuk tetap fokus memikirkan pekerjaannya, dan bagaimana melayani masyarakat dengan baik. "Kalau belum ada apa-apa, jangan ikut-ikutan, nanti enggak fokus kerja," tutur Dahlan.

Dahlan melanjutkan, urusan penugasan migas tidak perlu dipersoalkan saat ini. Menurutnya, urusan ini biar diselesaikan oleh kementerian terkait tanpa perlu adanya campur tangan Pertamina. "Bagaimana penugasan pemerintah baru jalan," tukas dia.

Sebelumnya, Satuan Kerja Sementara Pengelola Minyak dan Gas Bumi (SKSP Migas) menyatakan siap mengemban tugas yang diberikan, sebagai pengganti BP Migas.
Wakil Ketua SKSP Migas Johanes Wijanarko mengatakan setelah melalui masa yang sulit maka dapat dilaporkan, dalam pertemuan tatap muka ini hadir 1.200 karyawan dan penunjang SKSP eks BP Migas, semua sudah berjalan dengan baik dan normal.

Menurut Johanes, pekerja eks BP Migas siap bekerja, melaksanakan tugas sesuai ketentuan, dengan penuh rasa tanggung jawab, dan sebagai putra putri terbaik bangsa Indonesia yang profesional siap bekerja pada industri hulu migas.

(Martin Bagya Kertiyasa)