"Akankah IHSG Mengalami Penurunan?"

Rizkie Fauzian , Jurnalis-Senin, 11 Maret 2013 |07:42 WIB

Ilustrasi. (Foto: Okezone)

Fungsi Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP akan bertambah menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam RUU Perpajakan. Fungsi KTP menjadi NPWP berlaku untuk Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP).

Dengan demikian, berdasarkan Draf RUU HPP yang diterima Antara di Jakarta, Sabtu, setiap WP OP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP tersebut untuk mendapatkan NPWP.

Baca juga:

Cara Mengurus Surat Pindah di DKI Jakarta

----------------------------------

Bahaya Cetak Kartu Vaksin

----------------------------------

Draf RUU HPP juga menjelaskan dalam rangka penggunaan NIK sebagai NPWP, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri akan memberikan data kependudukan dan data balikan dari pengguna kepada Menteri Keuangan untuk diintegrasikan dengan basis data perpajakan.

Selengkapnya simak Infografis diatas.

(Martin Bagya Kertiyasa)