100 Program APBD Terhambat di DPRD
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan ada 100 lebih program APBD yang belum mendapat persetujuan DPR Daerah. Akibatnya, proses pelaksanaan tender dan lain-lain terhambat.
Wakil Menteri Keuangan Anny Rahmawati mengatakan proyek-proyek tersebut bukan tidak berjalan. Menurutnya, proyek tersebut masih mengalami hambatan dari parlemen daerah.
"Jadi dari APBD-nya saja Waktu Februari itu masih 100 lebih yang belum persetujuan di Pemerintah Daerahnya, DPRD-nya," jelas dia di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (25/4/2013).
Dia melanjutkan, bila terlambat dicairkan, maka dapat menghambat proses pelaksanaan tender dan lain-lain. Oleh karena itu, perlu adanya percepatan agar proses pencairan anggaran tersebut dapat segera dilaksanakan.
"Jadi kalau bisa (pencairannya), proses APBD selesai disetujui DPRD-nya. Paling lambat minggu ketiga Desember, sebelum tahun anggaran baru itu berjalan," tukas dia.
(Martin Bagya Kertiyasa)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
