Pemerintah 'Galau' Tentukan Harga BBM

JAKARTA - Saat ini Pemerintah dinilai lambat dan tidak tegas dalam mengambil sikap, salah satunya keputusan mengenai kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.

Rektor Universitas Paramadina, Anies Baswedan mengatakan, hingga kini pemerintah belum memberikan komitmen yang jelas dalam mengambil suatu keputusan mengenai Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Pemerintah dinilai gamang dan lamban menyelesaikan masalah tersebut.

"Keputusan BBM subsidi saja pemerintah masih bimbang. Hal ini tentu mempengaruhi langkah ke depannya," ujar Anis kepada wartawan saat diskusi publik Kriminalisasi Kebijakan Koorporasi di Energy Tower, Jakarta, Rabu (8/5/2013).

Anis menjelaskan, kejelasan komitmen dalam mengambil keputusan juga tergambar dari aturan kenegaraan, ataupun kepastian hukum di sektor industri. Kondisi tersebut diperkirakan memberikan konsekuensi pahit bagi sekelompok orang ataupun sejumlah badan yang terlibat di dalamnya.

Dia menjelaskan, fenomena yang terjadi kini adalah mengenai kriminalisasi korporasi, di mana celah hukum dapat dimainkan. "Banyak celah hukum dipakai sehingga pengusaha pun terkadang sengaja dikriminalisasikan," jelasnya.

Untuk itu dia berharap, pemerintah memberikan kajian dan perlindungan dalam mengupayakan penegakan hukum secara transparan.

"Di samping itu, kepastian hukum dalam bisnis juga patut diperhatikan sehingga tidak menjadi celah hukum bagi oknum tertentu," pungkasnya. (wan)

(Widi Agustian)