Harga BBM Tak Perlu Naik, Asal...
JAKARTA - Pengamat ekonomi Indef, Ahmad Erani Yustika mengaku tidak setuju dengan rencana pemerintah untuk menaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Apa alasannya?
Erani mengatakan, dana penghematan anggaran bisa diganti dengan belanja Kementerian Lembaga (K/L) yang kurang terserap dengan baik dapat dialihkan untuk pemberian subsidi BBM.
"Inflasi akan menuju sembilan persen jika BBM dinaikkan. Bila pemerintah mau, mereka bisa alihkan belanja K/L yang kurang terserap dengan baik agar dialihkan ke subsidi BBM," ungkap Erani, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (14/5/2013).
Erani menjelaskan, selama ini pos-pos pembelanjaan K/L hanya dikeluarkan sekira 90 persen dari total jumlah penerimaan. Contohnya saja, di 2012 ada dana sekira Rp40 triliun yang tidak terpakai dari akumulasi pos pembelanjaan K/L.
"Saya menghitung ada Rp40 triliun dana tidak terpakai karena dana tidak terserap dengan baik oleh K/L. Itu bisa jadi solusi jangka pendek sebelum pemerintah memperbaiki struktur fundamental ekonomi yang ada saat ini," tegas Erani.
Dengan tingginya inflasi akibat kenaikan BBM subsidi, Erani berharap pemerintah melihat mitigasi ekonomi dari konsekuensi penetapan kebijakan. Sebab, implementasi kenaikan akan merembet secara makroekonomi yang pada akhirnya menurunkan pertumbuhan ekonomi secara nasional.
"Mitigasinya perlu dilihat apa dampak dan hantaman yang akan terjadi jika dinaikkan. Ini yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Jika sudah inflasi, maka akan merembet secara struktural makroekonomi kita," tandasnya.
(Widi Agustian)
