RAPBN-P Disetujui, Rieke 'Oneng' Layangkan Surat Terbuka
DEPOK - DPR RI akan melakukan paripurna terkait dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Senin (17/6/2013) yang diperkirakan akan berjalan alot di tengah situasi unjuk rasa rakyat.
Berdasarkan dari pertemuan terakhir yang dilakukan oleh pemerintah dan Banggar DPR Sabtu akhir pekan kemarin (15/6/2013), enam di antara sembilan fraksi setuju penuh terhadap kebijakan kenaikan BBM yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2013.
Sebaliknya, tiga fraksi lain, PDIP, PKS dan Hanura memilih opsi setuju dengan beberapa catatan. Melihat komposisi fraksi yang setuju penuh dengan RAPBNP tersebut, politisi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka mengingatkan para koleganya di DPR melalui surat terbuka, agar dapat tetap memperjuangkan kepentingan rakyat.
"Ada apa dengan kita? Apa yang membuat bersikukuh menyepakati pencabutan subsidi BBM dan mengalihkannya ke BALSEM (Bantuan Langsung Semaput). Apakah kita lupa bahwa kita anggota DPR? Kita dipilih rakyat," ujarnya dalam rilis kepada wartawan, Minggu (16/06/2013).
"Bukankah kita sama-sama disumpah dengan gunakan kitab suci kita masing-masing, atas nama Tuhan untuk dengarkan suara rakyat dan memperjuangkannya. Kita ada di ruangan yang sama, kita dilantik sama-sama dalam upacara kenegaraan ucapkan sumpah jabatan kita. Upacara yang disaksikan Rakyat di seluruh Tanah Air, yang dibiayai oleh uang mereka pula. Sudahkah kita dengarkan suara rakyat?," tambahnya.
Rieke mengajak seluruh anggota dewan untuk mengecek dapil mereka masing - masing apakah rakyat sudah setuju dengan kenaikan harga BBM. "Silakan cek apakah dengan kenaikan BBM dan BLT yang disalurkan para pemilih kita hidupnya jadi sejahtera? Dengan BLT apakah kesehatan, pendidikan dan ekonomi rakyat yang jadikan kita wakil rakyat hidupnya jadi lebih terjamin?" tegasnya.
Rieke menambahkan bahwa tanggal 11 Juni 2013, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan laporan keuangan di Sidang Paripurna. Disebutkan bahwa adanya indikasi "perampokan uang rakyat" di tahun 2012.
"Termasuk ratusan triliun keuntungan dari sektor hulu yang entah kemana mengalirnya karena digunakan tanpa melalui mekanisme pembahsan APBN. Kita sama-sama mendengar "raibnya" puluhan triliun bansos, tak jelas pertanggunjawabannya. Tidakkah ada keinginan kita yang punya tugas "budgeting" untuk bongkar tuntas laporan tersebut. Tidakkah kita tergelitik untuk mempertanyakan kenapa bisa terjadi DPR TIDAK TAHU sekira Rp 38 Triliun uang rakyat dibayarkan untuk keanggotaan Indonesia di IMF," tulisnya.
Hal itu, kata Rieke, tak perlu dilakukan. Dengan uang sebanyak itu berapa beasiswa bagi siswa miskin bisa disalurkan, berapa sekolah bisa diperbaiki, dan 240 juta rakyat bisa menjadi penerima Jamkesmas.
"Betulkah keuangan negara bermasalah gara-gara subsidi BBM? Pernahkah kita bertanya, berapa uang rakyat per hari, per minggu, per bulan, per tahun yang terkumpul dari membeli BBM di SPBU-SPBU? Mengapa seolah-olah rakyat hanya jadi beban. Opini yang terus dikembangkan seolah-olah rakyat gerogoti APBN untuk hal-hal yang tidak perlu. Bukankah sebagai wakil rakyat kita juga tahu rakyat beli BBM, tak ada BBM gratis," tuturnya.
Besok, paripurna persetujuan APBN-P 2013 digelar. Rieke mengajak pemerintah merenung bahwa ini bukan akal - akalan demi pemenangan pemilu 2014.
"Kalau kita ikut maunya pemerintah subsidi BBM hanya Rp 6 trilyun, berarti kita setuju harga BBM naik. Kalau kita alokasikan subsidi BBM Rp 48 triliun artinya kita tidak setuju harga BBM naik, selamat merenung, merenungkan dan putuskan apakah besok kita akan memposisikan diri sebagai wakil rakyat atau penipu rakyat," tutupnya.
