JAKARTA - Kebijakan pemerintah menetapkan harga premium sebesar Rp6.500 dinilai tidak tepat, meskipun kenaikan itu bertujuan untuk mengurangi subsidi.
Menurut Anggota Dewan Ekonomi Nasional Herman Daniel Ibrahim, seharusnya kenaikan BBM dilakukan secara bertahap bukan langsung menaikkan sebesar Rp2.000 karena akan berdampak pada kehidupan masyarakat miskin.
"Sebenarnya dari pemerintah menaikkan BBM itu mengurangi subsidi itu perlu, tapi saya tidak dalam posisi menyetujui pengurangan dalam jumlah yang sebegitu besar sekaligus. Kalau saya ada jalan tengah, mengurangi subsidi itu baiknya dilakukan secara bertahap,” ungkap Herman di MRCC Siloam, Jakarta, Jumat (21/6/13).
Menurut Herman, konsep yang tepat untuk menaikkan BBM adalah menaikkan secara bertahap dalam empat tahun dengan kenaikan Rp1.000 per tahun yang masih dibagi dalam beberapa tahap agar dampaknya kepada masyarakat miskin tidak begitu besar.
"Kalau konsep saya, premium itu Rp4.500, katakanlah selama 4 tahun Rp1.000 per tahun dan perkali kurang katakanlah boleh Rp300. Ya persetujuan itu harusnya begitu dan pemerintahlah yang menentukan kapan menaikkan secara bertahap," jelasnya. (wan)
(Widi Agustian)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.