BPH Migas Bakal Kampanye ke 6 Kota

JAKARTA - Konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Dengan pertumbuhan ekonomi dan jumlah kendaraan yang meningkat signifikan, tentu hal ini tidak dapat dihindari.

Tetapi bagaimana, apabila kebutuhan peningkatan BBM bersubsidi justru diakibatkan dari subsidi yang tidak tepat sasaran? Oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian BBM bersubsidi.

Untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi tersebut, Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah mengeluarkan peraturan Menteri Nomor 1 tahun 2013 tentang larangan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan Dinas milik Pemerintah, TNI, Polri, BUMN dan BUMD juga kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil kegiatan pertambangan dan perkebunan.

Atas dasar itu juga Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan kampanye penggunaan BBM bersubsidi kepada masyarakat golongan menengah ke atas yang masih mengisi kendaraan mereka dengan BBM bersubsidi yang notabene untuk kalangan atau masyarakat tidak mampu.

"Melalui kampanye penggunaan BBM non subsidi yang dilaksanakan di beberapa wilayah di Indonesia diharapkan dapat menggugah masyarakat, khususnya masyarakat golongan menengah ke atas yang semula mengisi kendaraan mereka dengan BBM bersubsidi segera beralih menggunakan BBM non subsidi," ungkap laporan BPH Migas, di Jakarta, Minggu (7/7/2013).

BPH Migas menegaskan, menggunakan BBM non subsidi banyak memiliki keuntungan. Selain mesin menjadi awet, suara mesin lebih halus, mesin juga jadi tidak cepat rusak dan tarikan jadi lebih ngacir.

Kampanye semacam ini tidak hanya dilakukan di Jakarta. Kampanye penggunaan BBM non subsidi juga akan dilakukan di beberapa SPBU di kota lainnya seperti Bandung, Solo, Yogyakarta, Surabaya, dan Bali.

(Martin Bagya Kertiyasa)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.