Alasan Freeport Ogah Revisi Kontrak Karya

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga saat ini belum mau melakukan renegosiasi kontrak karya.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementrian ESDM  Thamrin Sihite mengatakan alasan yang dimiliki PTFI bermacam-macam, dari luas lahan yang diminta, divestasi, sampai  pembangunan pabrik pemurnian atau smelter.

"Untuk masalah Freeport, yang luas lahan pertambangan masih bisa diberikan jalan keluarnya," ungkap Thamrin di kantor Kementrian ESDM, Jakarta, Jumat (12/7/2013).

Namun menurut Thamrin, hal yang memberatkan PTFI adalah kebijakan divestasi dan pembangunan smelter. "Agak susah soal pengolahan pemurnian (smelter), dan divestasi. Smelter dan divestasi, Freeport minta jalan keluarnya," tambahnya.

Thamrin menjelaskan, dalam UU Minerba tahun 2009 dan Peraturan Menteri Nomor 7 tahun 2013 sudah menyebutkan, perusahaan mineral dan batu bara harus membangun pabrik pemurnian di Indonesia, agar hasil tambangnya memiliki nilai tambah.

Namun Freeport keberatan dengan UU tersebut yang mengatakan permurnian sudah harus ada pada 2014. "Nah itu yang membuat mereka (Freeport) merasa berat, karena tahun 2014 tinggal menghitung beberapa bulan lagi," jelas Thamrin.

Thamrin mengungkapkan, sedangkan untuk masalah divestasi yang di dalam Peraturan Presiden adalah harus 50 persen, Freeport merasa keberatan dengan angka 50 persen.

"Dalam divestasi tersebut, Freeport juga meminta jalan terbaiknya agar renegosiasi bisa segera berjalan," katanya.

Kendati demikian masih ada dua poin yang belum menemukan jalan keluarnya, namun hingga saat ini, Kementerian ESDM masih melakukan pembicaraan dengan Freeport terkait renegosiasi kontrak tersebut.

"Kami juga tengah melakukan pembicaraan dengan Kementerian Keuangan untuk mencarikan solusi yang tepat terkait renegosiasi dengan Freeport. Kita dengarkan berbagai pihak termasuk Freeport," tandasnya. (wan)

(Widi Agustian)