BPJS Jangan Sampai Rugikan RS BUMN Maupun RS Swasta
JAKARTA - Peningkatan kesejahteraan masyarakat menuntut pelayanan kesehatan yang maksimal bagi masyarakat. Rencana pemerintah memberlakukan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) diharapkan dapat meningkatkan standard pelayanan kesehatan masyarakat di sama mendatang.
"Kita ingin terus berperan dalam pembangunan nasional, khususnya sektor kesehatan. BPJS merupakan tonggak sejarah dari bangsa ini untuk menjadi bangsa yang besar, kuat," ujar pemilik jaringan RS Thamrin, Abdul Radjak dalam keterangan tertulisnya, Minggu (15/9/2013).
Saat ini kelompok usaha Radjak yang dipimpinnya mengelola sejumlah rumah sakit di Jakarta, dan beberapa kota besar lainnya. Diantaranya, Rumah Sakit (RS) M.H.Thamrin Internasional Salemba, RS M.H Thamrin Cileungsi, RS M.H Thamrin Purwakarta, Rumah Bersalin Tegalan, Unit Pelayanan Klinik (UPK) Pondok Gede, UPK Bekasi.
Kelompok usaha yang dipimpin putra Betawi ini berencana melakukan ekspansi di beberapa sektor lain, diantarnya melebarkan usaha ke bidang farmasi. "Kita telah masuk usaha peralatan medik. Bisa saja masuk bidang farmasi," kata Abdul Radjak.
Terkait dengan rencana pemberlakukan BPJS, dia memperkirakan untuk tahap awal tidak bisa langsung berjalan mulus karena banyak hal yang masih harus disepakati antara pemerintah dengan penyelenggara layanan kesehatan, khususnya rumah sakit swasta.
"Ada kesenjangan antara keinginan dengan kenyataan yang ada dan itu bisa menghambat. BPJS merupakan niat yang mulia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. Tetapi, untuk mencapai itu, biaya yang dibutuhkan sangat besar Untuk mencapai bisa sempura, memang butuh waktu," imbuh Abdul Rodjak.
Dia mengungkapkan bahwa pelaksanaan BPJS untuk tahap awal dilakukan dengan standard minimal. Umumnya, rumah sakit swasta telah mengikuti apa yang menjadi keinginan pemerintah, meski dalam beberapa hal tetap perlu dilakukan kesepakatan-kesepakatan tentang apa-apa yang masuk dalam perjanjian BPJS.
Abdul Radjak mengingatkan bahwa rumah sakit swasta, pemerintah dan maupun rumah sakit BUMN punya karakteristik masing-masing, termasuk dalam pengembangan investasi maupun operasionalisasinya.
Menurutnya, sangat penting mencari titik temu untuk mengatasi segala masalah yang menghambat, sehingga dalam melayani BPJS, rumah sakit swasta dan rumah sakit pemerintah tidak merugi. "Bagi rumah sakit, yang penting tidak rugi untuk ikut BPJS. Keuntungan bisa dicari dari penyelenggaraan kesehatan di kelas I dan VIP," katanya. (wan)
(Widi Agustian)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
