Sri Mulyani: Semua PNS Perempuan Seharusnya Dapat Tunjangan Melahirkan
JAKARTA - Tunjangan kinerja adalah satu hal yang dinantikan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pasalnya, tunjangan ini adalah salah penghasilan tambahan di luar gaji pokok PNS.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, tunjangan kinerja ini pernah diberikan secara tidak realistis saat sebelum era reformasi. Namun, saat ini pemerintah begitu ketat dalam memberikan tunjangan.
"Menurut saya itu adalah normal saja, selama ini tukin (tunjangan kinerja) lebih banyak dari tunjangan base salary-nya yang sama sekali tidak realistis, itu gaji PNS dulu yang sebelum direformasi," tuturnya di Kantor Kementerian Keuangan usai melakukan dialog interaktif dengan pegawai perempuan, Jakarta, Jumat (28/4/2017).
Saat ini, pemerintah juga tengah berupaya untuk memberikan tunjangan kinerja secara adil bagi pemerintah. Utamanya adalah tunjangan kinerja bagi PNS yang cuti melahirkan. Menurut Sri Mulyani, hal ini adalah hak bagi seluruh perempuan PNS di Indonesia.
"Mereka punya hak yang sama lah untuk dapat sepenuhnya, paling menurut saya seluruh pegawai negeri tidak banyak dari sisi konsekuensi," ungkapnya.
Sri Mulyani pun menegaskan bahwa seharusnya PNS yang cuti melahirkan menerima tunjangan kinerja secara utuh. Artinya, tidak boleh ada pemotongan tunjangan kinerja bagi PNS yang cuti hamil dengan alasan bahwa mereka jarang ke kantor.
"Kalau dibayar seperti mereka bekerja penuh namanya paid leave, mereka melahirkan kan namanya paid leave, seluruh yang mereka terima selama sebagai gajinya harus mereka terima. Baru base salary atau mereka dapatkan sebagian karena dianggap tidak bekerja saja," ungkapnya.
