Buruh Tidak Dilibatkan dalam Penyusunan Kebijakan Pemerintah!
JAKARTA - Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) menyatakan keprihatinannya atas kondisi ketenagakerjaan di Indonesia yang semakin memburuk. Pengusaha dan pemerintah dinilai /mempersulit ruang gerak dan meminimalisir kesejahteraan bagi pekerja di Indonesia.
"Berbagai keinginan dari pengusaha, atas nama kemudahan investasi, justru direspon cepat oleh Pemerintah melalui berbagai regulasi yang hanya mementingkan keuntungan pengusaha dan korporasi. Dialog sosial hanya menjadi jargon di mulut, namun implementasinya tidak seindah yang dibayangkan," tutur Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (1/5/2017).
Berbagai regulasi ketenagakerjaan, lanjutnya, justru keluar tanpa melibatkan peran dan masukan dari serikat pekerja, khususnya yang duduk di dalam Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional. Mirah menambahkan, contoh yang paling nyata adalah keluarnya Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, yang tidak pernah dibahas di forum LKS Tripartit Nasional.
Bahkan PP 78/2015 tersebut menabrak Undang Undang Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003. Selain itu, pada akhir tahun 2016 yang lalu, Menteri Ketenagakerjaan juga mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, yang tidak lebih dari upaya legitimasi atas eksploitasi sumber daya manusia Indonesia yang mengabaikan hak untuk sejahtera.
PP 36/2016 ini telah memberi hak kepada pengusaha untuk bisa mempekerjakan tenaga magang hingga 30% dari jumlah karyawan yang ada di perusahaan dengan jangka waktu paling lama 1 tahun. Namun, program ini bisa diperpanjang lebih dari 1 tahun dengan perjanjian pemagangan baru, dan tenaga magang hanya diberi uang saku yang besarannya tidak jelas.
(Fakhri Rezy)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
