"Kajian Remunerasi Pejabat Negara Belum Selesai"

JAKARTA - Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan belum ada hasil yang dicapai terkait rencana remunerasi pegawai dan pejabat negara. Bahasan ini pun sedang dalam kajian.

"Belum, tentang rencana kajian remunerasi pegawai atau pejabat negara itu belum selesai," ungkapnya saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/2/2011).

Dijelaskannya, saat ini tim reformasi birokrasi dan quality insurance yang mengkaji hal tersebut baru bisa memberikan keterangan mengenai remunerasi tersebut untuk lingkungan Kementerian Hukum dan HAM serta Kejaksaan.

"Yang sekarang ini sedang dalam kajian tim reformasi birokrasi dan quality insurance itu adalah remunerasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM serta Kejaksaan," ungkapnya.

Seperti diketahui, sebelumnya pemerintah berencana akan menaikkan gaji presiden termasuk 8.000 pejabat negara yang lainnya. Hal tersebut akan disusun oleh tim reformasi birokrasi yang sejak tiga tahun lalu sudah mulai direncanakan.

Namun, karena terganjal masalah berbagai permasalahan yang kompleks, sehingga sampai saat ini masalah tersebut masih belum mendapatkan hasil.

Sebelumnya, Agus Martowardojo menegaskan bahwa rencana pemerintah untuk me-review kenaikan gaji presiden dan 8.000 pejabat negara lainnya tidak akan membebani anggaran negara.