BUMD Direkomendasikan Ikut Kelola Blok Madura

JAKARTA - Pemerintah daerah (pemda) seharusnya diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan Blok West Madura Offshore.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas dan Gas Bumi (BP Migas) R Priyono saat ditanyai wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/5/2011).

Pihaknya merekomendasikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk ikut berpartisipasi untuk mengelola Blok WMO dikarenakan BUMD adalah perusahaan milik pemda. "Pemda itu harus difasilitasi. Karena pemda terkait dengan fakta lapangan," ujar Priyono.

Priyono menjelaskan, untuk besaran participating Interest (PI) yang diterima daerah nantinya akan diputuskan oleh pemerintah pusat. "Besaran PI itu tergantung pemerintah pusat," ujarnya.

Saat dikonfirmasi apakah nantinya pemda akan mendapatkan PI sebesar 10 persen, tergantung b to b (bisnis to bisnis).

"Itu b to b. Itu lain lagi yang 10 persen. Itu PI POD tahap pertama yang sebelum perpanjangan. Jadi untuk yang perpanjangan ini belum ada aturannya harus 10 persen. B to B langsung dengan operator," katanya.

Sebelumnya VP Corporate Pertamina, M Harun mengungkapkan, pemerintah daerah berpeluang untuk berpartisipasi dalam mengelola Blok WMO. Namun, keputusan tersebut dibicarakan dahulu dengan partner yang terpilih, yakni Kodeco.