Ngekor Shanghai, BI Bentuk Pusat Kajian Anti Pencucian Uang

JAKARTA - Bank Indonesia (BI), Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) membentuk Pusat Kajian Anti Pencucian Uang Indonesia.

Deputi Gubernur BI Muliaman D Haddad mengatakan beliau terinsipirasi pembuatan lembaga ini karena sudah melihatnya di Shanghai, di mana di Shanghai lembaga ini sudah berdiri sebelumnya. Pendirian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam penanganan kasus dan permasalahan terkait pencucian uang dan pencegahan terorisme.

"Kerja sama ini merupakan wujud keseriusan BI dan PPATK mencegah praktek pencucian uang di Indonesia terutama perbankan," ujar Muliaman dalam penandatanganan kerjasama BI-PPATK-FHUI di Gedung BI, Jakarta, Jumat (29/7/2011).

Dia menambahkan, dengan adanya peran FHUI sebagai akademisi akan nenjadi penting untuk menjaga kesinambungan Strategi Nasional yang dicanangkan pemerintah. "Dan saya harap nanti akan muncul skripsi-skripsi dan thesis-thesis mengenai pencucian uang ini, sehingga akan lebih menyempurnakan," tambahnya.

Naskah kerja sama ini disusun dengan pertimbangan kepentingan nasional yang telah disusun dalam Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang disepakati bersama.

"Diharapkan stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan dapat terjaga dengan baik, melalui koordinasi yang erat antara berbagai lembaga/instansi terkait," imbuhnya.

Kemudian untuk nantinya, Muliaman mengatakan Pusat Kajian Anti Pencucian Uang akan berada di Gedung FHUI di Depok. Diharapkan seluruh masyarakat dan instansi dapat terbantukan terkait seluruh isu mengenai pencucian uang.

"Ini kita pusatkan di UI bukan berarti punya UI, tapi kita berharap semua universitas juga bisa bekerja sama, dan ini kita serahkan kepada dekan yang mengaturnya," pungkasnya.

(Widi Agustian)