Jerman Alihkan Utang RI

JAKARTA – Bank Pembangunan Jerman mengalihkan utang Pemerintah Indonesia sebesar 18,8 juta Euro atau sekitar Rp228 miliar untuk kemudian dialokasikan bagi beasiswa 200 pelajar Indonesia yang studi ke Jerman.

Beasiswa tersebut sebesar 9,4 juta euro atau sekitar Rp114 miliar. “Indonesia dan Jerman sepakat untuk mengintensifkan kerjasama dalam pendidikan tinggi,” ungkap Sekretaris Jenderal Dinas Pertukaran Akademis Jerman Dorothea Rüland usai penandatangan kerjasama antara Bank Pembangunan Jerman dengan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) di Jakarta, Kamis (15/12/2011).

Selain mengirim pelajar Indonesia ke Jerman, Bank Pembangunan Jerman juga mendukung program untuk memperkuat kualitas pendidikan menengah kejuruan di 22 SMK. Bantuan tersebut berupa pemberian peralatan dan bahan untuk proses belajar mengajar semisal upgrade mesin dan modernisasi perakatan praktek. Dana hibah yang digelontorkan mencapai Rp250 miliar. “Ini untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui pendidikan teknik kejuruan dan pelatihan” katanya.

Setiap tahunnya, pemerintah dan Bank Pembangunan Jerman mendukung pertukaran lebih dari 550 akademisi dari Indonesia dan Jerman untuk mendorong karir dan bea siswa. Terhitung sejak 2002, Bank Pembangunan Jerman telah berkomitmen memberikan hibah bagi Pemerintah Indonesia dengan nilai total 143.6 juta Euro. Hingga saat ini, total dana hibah yang sudah disepakati sebesar 111.8 juta Euro.

Pihak Jerman, juga akan memberikan dana hibah untuk keanekaragaman hayati dengan jumlah komitmen untuk mengalihkan (swap) utang 20 juta Euro. “Perjanjiannya sedang kami persiapkan,” jelasnya.

Dirjen DJPU Rahmat Waluyanto mengatakan, pemerintah akan mengevaluasi program ini agar tepat sasaran. Saat ini, total utang pemerintah indonesia ke pihak Jerman mencapai USD2.3 miliar. “Program ini merupakan proyek yang sudah disetujui dalam pertemuan bilateral sejak 2007,” ucap Rahmat di tempat yang sama.

Dia menyambut baik program bantuan yang khusus untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan kejuruan, akses dan informasi pasar kerja, akses kopentensi wirausaha, dan sistem sertifikasi dan penilaian berstandar nasional. Pemerintah Indonesia, kata dia, tetap harus membayar setengah dari komitmen penghapusan utang sebesar 18 juta euro pada Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD). (mrt)

(Rani Hardjanti)