JAKARTA - Sekira 4,3 juta hektare (ha) sawah di Indonesia kurang layak lagi mendukung peningkatan produktivitas padi.
"Untuk itu diperlukan upaya khusus dengan memberikan organik supaya struktur tanah membaik sehingga pemupukan menjadi lebih efektif dan provitas meningkat berkelanjutan," tandas Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron, dalam keterangan tertulisnya kepada okezone, Rabu (4/1/2012).
Ironisnya, hal ini terjadi di tengah upaya meningkatkan produksi pangan untuk menuju swasembada beras dengan produksi 70,63 juta ton gabah kering giling (GKG).
"Kita dihadapkan pada kenyataan bahwa lahan sawah kita sudah terdegradasi dan kondisinya kritis," sambungnya.
Dia menambahkan, tahun lalu reaslisasi penyaluran pupuk organik yang disubsidi pemerintah melalui PT Pusri Holding hanya 370 ribu ton. Maka, harapan untuk lahan yang aman dan mendukung peningkatan produktivitas masih sangat jauh.
"Sebenarnya kebutuhan bahan organik bagi lahan yang terdegradasi/rusak tidak kurang dari delapan juta ton per tahun. Jadi kalau baru 370 ton masih jauh dari harapan. Kita memerlukaan lembaga/badan usaha yang mampu mensosialisasikan, memproduksi, dan menyalurkan pupuk organik kepada petani," jelasnya.
Saat ini, menurutnya, pupuk organik subsidi diserahkan pada Pusri sebagai produsen pupuk kimia dan hanya mampu menyalurkan tanpa sosialisasi yang optimal.
Pada bagian lain, tambahnya, penyaluran pupuk majemuk NPK juga hanya 73 persen dari target 2,35 juta ton atau 1,71 juta ton.
"Padahal, saatnya kita menggunakan pupuk majemuk NPK untuk luas tanam 11 juta ha. Dengan demikian potensi turunya kualitas lahan akan makin bertambah karena mayoritas menggunakan pupuk kimia, yaitu urea dan SP-36," pungkasnya.