FTA Bentuk Kehati-hatian Kemenperin

JAKARTA - Sejumlah pihak terkait terutama instansi pemerintah dan stakeholder dinilai harus menyamakan pendapat terkait perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA).

Menurut Menteri Perindustrian MS Hidayat, pihaknya juga terus mengundang sejumlah pakar dari asosiasi dan universitas di Indonesia untuk mengkaji data-data sehingga nanti hasilnya lebih objektif.

"FTA ini adalah bentuk kehati-hatian dari Kementerian Perindustrian yang telah mempelajari secara mendalam dampak negatif dan positifnya dari FTA yang berlangsung selama dua tahun ini," katanya, di Jakarta, Kamis (5/4/2012).

Setelah implementasi FTA, kata dia, bea masuk menjadi lebih liberal atau sangat rendah. "Apa yang terjadi, Anda lihat sendiri kan. Bea masuk kita itu sudah sangat liberal. Karena rata-rata mendekati tujuh persen, jadi sudah sangat rendah dibandingkan negara-negara maju, padahal India dan China yang ekonominya lebih maju daripada kita itu masih mengenakan bea masuk sekira 12 persen. Nah, apakah kita akan mau didorong terus tarif bea masuk, sementara industri kta menjadi korban," tegasnya.

Lebih lanjut Hidayat menjelaskan, pihaknya akan terus berupaya untuk melindungi industri yang padat karya agar tidak terkena imbas negatif dari implementasi FTA.
 
“Kita mengetahui tren di negara maju itu industri padat karya sudah mulai ditinggalkan, karena menggunakan teknologi tinggi. Jadi,  saya menentang kalau industri teknologi tinggi merupakan prioritas. Yang prioritas tetap padat karya meskipun kita mengadopsi teknologi tinggi, itu tidak bisa dihindari. Jadi apapun saya akan gunakan dan yakinkan rekan-rekan menteri untuk regulasinya memproteksi industri padat karya,” paparnya.