Capai Target Ekonomi, SBY Instruksikan 7 Poin

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan tujuh arahan pokok untuk mencapai target ekonomi. SBY pun meminta menteri terkait untuk bisa langsung beraksi.

"Pertama, mendorong percepatan belanja sehingga dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Menkeu akan menerjemahkan dalam agenda aksi. Termasuk Perpres 54 untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa lebih akuntabel dan transparan," tukas Menko Perekonomian Hatta Rajasa, saat konferensi pers, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/4/2012).

Kedua, menjaga tingkat daya beli masyarakat dengan menjaga laju inflasi pada tingkat yang terendah. Serta menjaga ketersediaan bahan pangan pokok dan stabilitas harga.

"Tim inflasi daerah, Bank Indonesia (BI), dan menko perekonomian harus betul-betul memantau setiap kecepatan arus barang dan kemungkinan gangguan pasokan sehingga tidak boleh inflasi," jelasnya.

Ketiga, mengoptimalkan perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat tetap bisa menjangkau. Antara lain dengan Jamkesmas, serta program klaster.

Keempat, kebijakan mendorong pertumbuhan investasi. Walau saat ini belum menaikkan BBM, kata Hatta, pada kuartal pertama naik 3,8 persen dibandingkan kuartal I-2011. Maka, target investasi ekonomi Indonesia di 2012 sebesar Rp283 triliun akan dicapai.

"Kelima, meningkatkan daya saing terutama produk ekspor nonmigas dengan diversifikasi. Dalam konteks daya saing ini, beban logistik harus kita kurangi. Dengan konteks ini, infrastruktur terutama pelabuhan menjadi perhatian utama kita. Modernisasi pelabuhan ini menjadi agenda utama kita. Ini harus diurungkan dalam rencana aksi," bebernya.

Keenam, penguatan perdagangan dalam negeri untuk kestabilan harga dan menciptakan iklim usaha yang sehat. Pemerintah pun diminta memperluas perdagangan dalam negeri.

"Jangan space dalam negeri kita diisi impor yang tinggi. Kuncinya, sistem logistik, peningkatan konektivitas. Maka, perdagangan antarpulau antara provinsi terstimulus. Dalam hal ini kita mengurangi hambatan dalam negeri, misal melarang perdagangan antarpulau," tuturnya.

Ketujuh, mengendalikan produk impor yang bisa menurunkan produk domestik, barang ilegal. Semua ini, diakuinya dalam memperkuat bea cukai untuk mengawasi fungsi pengawasan. "Harus dijalankan dengan konsisten," pungkasnya.