Pemerintah Bantah Motivasi Politisasi Isu BBM Kalimantan

JAKARTA - Pemerintah membantah adanya unsur politik dalam penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kalimantan. Isu itu muncul karena ada ancaman penghentian pasokkan batu bara dari Kalimantan jika permintaan itu tidak dipenuhi.

"Sebetulnya yang dianggap menjadi politik, padahal tidak politik. Kalau itu dikatakan sebelumnya, kalau tidak diberikan, maka akan hentikan ekspor batu bara keluar. Jadi kalau itu dianggap politik, itu tidak," ujar Menteri ESDM Jero Wacik dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (30/5/2012).

Konferensi pers dihadiri oleh pejabat perwakilan dari kalimantan, Pertamina, BPH Migas, dan Hiswana Migas.

"Terjadinya masalah ini adalah karena pertumbuhan ekonomi yang meningkat di Kalimantan. Sehingga menyebabkan kebutuhan akan sumber energi, khususnya minyak juga bertambah. Jadi jangan sembarangan lah," ungkap Jero.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Rudi Arifin yang  mewakili para gubernur lainnya, menuturkan hal yang senada. Dia memastikan persoalan itu tidak sama sekali berhubungan dengan politik. Akan tetapi dalam rangka melayani masyarakat sebaik-baiknya. Maka dari itu, menghindari gejolak sosial yang dimungkinkan terjadi di sana, dirinya berharap semua kondusif.

"Ini memang betul-betul dalam rangka melayani masyarakat sebaik-baiknya. Maka itu warga di Kalimantan kita ciptakan suasana yang kondusif," tegasnya dalam kesempatan yang sama.

(Widi Agustian)