BANDUNG - Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) menyarankan kepada calon gubernur DKI Jakarta untuk tidak hanya melihat permasalahan Jakarta sebagai masalah regional tetapi lebih ke permasalahan nasional.
"Calon gubernur mestinya melihat permasalahan Jakarta secara nasional dan tidak melihat permasalahan itu scra internal. Masalah Jakarta kan migrasi para pencari kerja ke Jakarta. Oleh karena itu, pekerjaan di Jakarta lebih banyak menata ulang dan maintenance bukan menambah daya tarik para pencari kerja nasional," ujar Deputi Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Bappenas Max Hasudungan Pohan akhir pekan lalu.
Menurut Max, calon Gubernur DKI harus melihat permasalahan Jakarta sebagai sesuatu yang menasional, seperti kemacetan misalnya. Kemacetan di Jakarta terjadi karena besarnya pencari kerja dari berbagai daerah.
"Masalah kemacetan, banjir ini bukan masalah Jakarta, ini terkait dengan daerah lain yang harus dipacu. Moratorium pembangunan itu bukan untuk jaringan jalan, air minum, dan sebagainya tetapi bagaimana daya tahan para pencari kerja dikurangi. Pembangunan satu mall saja bisa menarik banyak pekerja dari luar kota karena kalau warga Jakarta sendiri sebenarnya (lapangan kerja) sudah cukup," tambah dia.
Bappenas mengimbau, agar gubernur jangan hanya bersandar pada investasi kalau ada investasi seperti pembangunan mal.
"Cobalah minta dari kacamata lain kalau dia menerima investasi itu nimbun masalah sndiri," sarannya.
Selain itu, Bappenas juga menyarankan untuk merevisi UU nomor 9 tahun 2007 terkait kewenangan wali kota dan bupati di DKI Jakarta.
"Seharusnya lima wali kota dan enam bupati Kepulauan Seribu diberi kewenangan lebih besar jadi pengawasannya bisa dilakukan lebih intensif," tandasnya. (gna)
(Rani Hardjanti)
