2025, Bappenas Perkirakan 65% Penduduk RI Tinggal di Kota

MEDAN – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memproyeksikan pada 2025 mendatang terjadi puncak perpindahan penduduk dari wilayah pedesaan ke wilayah perkotaan. Sekira 65 persen dari seluruh jumlah penduduk atau 195 juta jiwa akan bermukim di perkotaan.

Direktur Perkotaan dan Perdesaan Bappenas Hayu Parasati mengatakan terjadinya pergeseran penduduk secara luar biasa itu terjadi akibat kemandekan perekonomian di pedesaan. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) di desa jauh tertinggal dibandingkan perkotaan dan memaksa masyarakat desa untuk berangkat menuju perkotaan demi melanjutkan hidup.

"Kita proyeksikan pada 2025 dengan jumlah desa kita yang mencapai 78 ribu desa, kurang lebih 65 persen jumlah penduduk kita akan tinggal di desa. Ironisnya, bukan kotanya yang bergeser dan bertambah, tetapi hanya masyarakatnya. Berdasarkan pengamatan kita kondisi ini terjadi akibat ketimpangan perekonomian," ungkap Hayu, saat mengisi Media Gathering Penataan Ruang, di Hotel Grand Angkasa, Medan, Kamis (28/9/2012) malam.

Saat ini, menurut dia, belum ada data yang secara pasti menunjukkan jika ketimpangan itu terjadi. Namun, bila dibandingkan antara kabupaten dan kota, tingkat PDRB-nya sangat timpang. Kondisi ini, tambah Hayu, semakin dilematis karena kemandekan perekonomian yang ada di desa justru menjadi berkah bagi masyarakat kota yang dieksploitasi secara luas secara SDA dan SDM.

"Kemandekan ekonomi bukan karena desa ditinggalkan oleh institusi perekonomian. Bank dan Koperasi akan makin banyak tumbuh. Kredit modal kerja juga akan tumbuh signifikan. Akan tetapi, bunga yang tinggi membuat masyarakat tak berkemampuan. Lalu kita proyeksikan pula, kredit-kredit tersebut akan diarahkan ke konsumtif, karena institusi perekonomian kan membutuhkan ekspansi," tambahnya.

Hayu menuturkan, kondisi ini bukan tak terantisipasi oleh pemerintah. Pembangunan infrastruktur fundamental sudah dilakukan. Namun, dia menegaskan, masyarakat belum memiliki kemampuan untuk mengaksesnya.

"Seperti pendidikan, sebenarnya kita bukan kekurangan sekolah. Pendidikan ini kan fundamental perubahan tetapi faktanya, masyarakat di pedesaan tidak bisa mengaksesnya. Itu terlihat dari angka penerima manfaat sekolah yang terbilang rendah. Nah makanya itu kita tengah meminta pemerintah khususnya di daerah untuk merubah paradigma," tandasnya. (gna)

(Rani Hardjanti)