Rupiah Melemah, Investor Tunda Beli Obligasi Pemerintah

JAKARTA - Pergerakan rupiah yang belum stabil ditambah dengan kondisi neraca perdagangan dan kebijakan tentang BBM subsidi membuat para investor menunda untuk membeli obligasi pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Debt Capital Market PT Trimegah Securities Sony Pande. Dia mengatakan, untuk obligasi pemerintah diperkirakan investor masih menahan dananya sambil menunggu perkembangan situasi ekonomi selama semester pertama tahun ini.

"Volatilitasnya masih tinggi, kalaupun ada yang membeli mungkin lebih kepada obligasi dengan jangka pendek," ungkapnya di Jakarta.

Menurutnya, untuk sementara ini investor akan beralih ke obligasi dengan jangka waktu tak lebih dari 10 tahun. Bahkan diperkirakan akibat kondisi ekonomi yang belum pasti ini, akan terdapat capital outflow setidaknya Rp2 triliun dari pada investor asing.

Selain itu pemerintah menerbitkan Surat Utang Negara sebanyak Rp180,44 triliun yang merupakan bagian kebijakan pemerintah untuk menjaga defisit anggaran mengingat pemerintah juga memiliki kewajiban membayar SUN yang jatuh tempo pada tahun ini sebanyak Rp 87 triliun.

"Bila dilihat dari sisi likuiditas, tahun ini terus meningkat dibandingkan dengan volume rata-rata harian pada 2012 dengan volume rata-rata harian sudah mencapai Rp7 triliun," jelasnya.

Lebih lanjut menurutnya saat ini komposisi kepemilikan SUN mayoritas dimiliki oleh investor asing yaitu sebesar 33 persen. Untuk SUN jangka panjang, yaitu dengan tenor hampir sampai 20 tahun, bahkan komposisi kepemilikan asing mencapai 71 persen. Naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 69 persen.

"Komposisi asing yang tinggi ini tak lain disebabkan oleh beberapa faktor positif ekonomi di dalam negeri, diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi yang masih tinggi dengan target di atas 6 persen pada tahun ini. Selain itu juga karena kondisi global yang belum menentu, Amerika dan Eropa diperkirakan masih memberikan tingkat suku bunga yang rendah bagi para investor. Jadi kita harap masih ada investasi  masuk ke Indonesia," tegasnya.

(Widi Agustian)